Sunday, November 27, 2011

Jejak Politik Para Saudagar Media

Hary Tanoesoedibyo-Aburizal Bakirie-Surya Paloh-Chairul Tandjung



Opini: Bachtiar Abdullah
Nasional - Sabtu, 26 November 2011 | 21:21 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Rupert Murdoch adalah khas king maker politik di Inggris dan negeri asalnya, Australia. Di Amerika, kakek ini termasyhur menggalakkan haluan politiknya yang konservatif melalui jaringan televisi Fox News Channel. Di China, dia menjadi saudagar media yang sedang berupaya menjejakkan kaki di negara yang sangat ketat mengontrol pasar media.

Jejak langkah Murdoch adalah template yang mudah dikopi oleh mereka yang sudah punya duit di seluruh dunia, partai politik yang berkuasa atau bahkan negara.

Triliuner dadakan Hary Tanoesoedibyo rajin mengubah haluan bisnis sejak muda. Ia adalah anak muda pedagang kusen dan daun jendela semasa kuliah di Kanada dan Amerika, sembari main di Wall Street. Balik ke Indonesia, ia mendirikan perusahaan sekuritas PT Bhakti Investama bersama Titiek Soeharto.

Ia bisa memutar bisnis seperti gangsing justru pada saat turbulensi keuangan Asia Tenggara berepisentrum di Indonesia. Ia bisa meyakinkan Bambang Trihatmodjo dan trah Cendana untuk menjalankan macam-macam bisnis.
Dengan kemampuannya sebagai investment banker Hary bisa mengajak philantrofis George Soros bertemu Presiden Gus Dur. Tak lama kemudian ia mempersilakan Soros masuk ke Bhakti Investama dan mencicipi 15% saham Bahkti Investama.

Pada 2002, Bambang Tri makin sibuk dengan biduan Mayangsari, ia merelakan grup Bimantara dibeli Hary Tanoe saja. Hary Tanoe secepat kilat membuat gerakan puting beliung, dengan menggemukkan jaringan media di bawah bendera Media Nusantara Citra yang mengkongkonsolidasikan kepemilikan media elektronik televisi (RCTI, Global TV, MNC TV), radio (Sindo Radio), portal berita okezone.com dan cetak (Koran Sindo dan mengangkat anak tiri majalah Trust menjadi anaknya).

Pada Oktober kemarin, Harry Tanoe mulai “spinning” lagi, dengan memproklamirkan diri sebagai pentolan Partai Nasdem bersama hopengnya bos televisi berita pertama Metro TV dan pendiri Koran Media Indonesia, Surya Paloh. Siapa pun tahu, baik Hary Tanoe maupun Surya Paloh semula berinduk pada Kerajaan Cendana yang dikabarkan asetnya Rp150 triliun itu.
Partai Nasdem jelas berseberangan dengan Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie. Karena itu tidak heran bila salah satu ketua Golkar Priyo Budi Santoso seolah memuji keberanian Hary Tanoe masuk partai politik.

Padahal, di balik itu ia membaca dengan terang benderang (istilah ini disundut oleh politisi Senayan) kaitan Hary Tanoe dan Surya Paloh yang bersiap menjegal langkah Aburizal Bakrie di pemilihan Presiden mendatang.
Namun mesin politik Golkar teruji mampu bangkit setelah terpuruk pada Pemilu 1999. Golkar yang secara tradisional tidak pernah “beroposisi” dan menggalang kekuatan di pusaran partai berkuasa.

Orang pun tahu, Ketua Umum Golkar Aburizal memiliki Anteve, TV-One, VIVA news.com dan koran Surabaya Post (dahulu milik keluarga ekonom Iwan Jaya Azis). TV-One jelas head to head dengan Metro TV dalam liputannya, seperti persaingan bos mereka dalam politik. Bergandengan dengan VIVA News.com, TV-One menancapkan kuku yang kuat di pemberitaan politik, ekonomi dan olahraga.

Satu lagi. Konglomerasi media ditengarai oleh langkah gangsing Charul Tandjung dengan membeli detik.com kabarnya dengan nilai fantastis, Rp450 miliar. Pemilik detik.com lama (Abdul Rahman dan Budiono Darsono, keduanya bekas wartawan majalah TEMPO) kini ketawa-tawi menikmati duitnya dengan membeli pulau di Nusa Tenggara Barat.

Katanya, tidak ada agenda politik di balik pendirian TransTv, akuisisi Trans7, dan pembelian detik.com. Murni binis, kata sebuah sumber di grup ini, seperti pembelian jaringan Carrefour.

Media massa memiliki kapasitas membentuk opini publik. Namun ketika konflik kepentingan mencuat di dalamnya, media bisa menyuapi informasi yang dibelokkan dan bisa ditelan lahap oleh publik. Berita yang tidak berimbang akan membuat publik mengambil keputusan yang salah, karena informasinya sudah di-distorsi-kan.

Siapa yang percaya media adalah bisnis murni atawa tidak partisan? Siapa percaya Murdoch bisa menahan syahwat politiknya, jadi king maker gratisan? Kekuasaan itu membuat orang ecstase dan orgasme sekaligus, tapi bisa juga membuat orang mejan sekaligus ejakulasi dini secara politik. [mdr]

Monday, October 24, 2011

Surya Paloh Harapkan Pemerintah Semakin Kuat



Surya Paloh



Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Demokrat Surya Paloh mengharapkan, pada tiga tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih kuat dan solid. 


"Tiga tahun ini Presiden SBY harus tegas dan tak boleh kompromi agar kepemimpinannya tercatat dalam sejarah," kata Surya Paloh kepada wartawan di Kantor Nasional Demokrat, Jakarta, Senin. 

Menurut dia, kementerian harus digenjot sedemikian rupa agar kinerjanya maksimal, serta Sekretariat Gabungan Parpol pendukung Presiden juga difungsikan untuk membantu pemerintah, terutama dalam menjaga program pemerintah berjalan baik. 

"Negara ini sedang lampu kuning. Saya harap pemerintah harus bangkit, kuat, dan maju. Jangan sampai kalah oleh negara lain. Terlebih, dengan sistem presidensial saat ini, Presiden memiliki kewenangan yang lebih," tuturnya. 

Mantan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar ini berharap, pemerintahan pasca-reshuffle (perombakan) kabinet yang dilakukan Presiden SBY dapat memberikan suasana baru bagi masyarakat. 

"Perjuangan terpenting pemerintah adalah, bagaimana kebijakannya disambut antusias masyarakat. Dan masyarakat memiliki peran positif dan aktif menyukseskan program itu," katanya. 

Presiden SBY juga minta tak kalah oleh kepentingan-kepentingan parpol pendukung pemerintah. Presiden juga diminta untuk mengesampingkan suara pro maupun kontra karena menurutnya hal itu wajar dalam sebuah negara demokrasi. 

"Apalagi Presiden mendapatkan kekuasaannya dengan cara legal. Apabila pemerintah gagal, bangsa lain tak akan mungkin melindungi kepentingan nasional. Jadi, tak usah terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan negara lain," ujar Surya Paloh menegaskan.


http://id.berita.yahoo.com/surya-paloh-harapkan-pemerintah-semakin-kuat-101218000.html

Wednesday, September 7, 2011

Paloh: Saya Tak Butuh Golkar Lagi



JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum sekaligus pendiri ormas masyarakat Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh resmi mundur dari Partai Golkar. Menurutnya, pengunduran dirinya tersebut merupakan langkah antiklimaks terhadap perjuangannya selama 43 tahun di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Golkar, saya yakin, tidak memerlukan saya lagi. Dan, saya juga berpikir kalau saya sudah tidak memerlukan golkar lagi.

 "Saya antiklimaks di Golkar. Karena Golkar, saya yakin, tidak memerlukan saya lagi. Dan, saya juga berpikir kalau saya sudah tidak memerlukan golkar lagi," ujar Paloh saat melakukan konferensi pers di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (7/9/2011).

Meskipun demikian, Paloh mengatakan, pilihan ini bukanlah akhir dari kariernya di dunia politik. Dia meyakini peran politiknya tidak akan berakhir seiring keputusannya keluar dari Golkar.

"Perubahan ini adalah perkara hari ini dan hari depan. Perubahan membutuhkan organisasi politik yang bisa menempa kader dan massa dengan elan pergerakan, memimpin rakyat, serta mengorganisasikan perjuangan untuk menjawab tantangan zaman," tuturnya.

Sebelumnya, Paloh mengatakan, salah satu pertimbangan pengunduran dirinya tersebut karena ia menilai Partai Golkar tidak mampu berinteraksi dengan satu keinginan yang timbul dalam masyarakat. Hal itu, kata Paloh, dapat dilihat dari angka pemilih Partai Golkar pada pemilihan umum, dari 24 persen pada 1999 menurun hingga 14 persen di pemilu terakhir pada 2009.

"Ini merupakan sebuah tren penurunan. Ada apa, apa yang salah? Ada yang kurang dalam Golkar. Tentu wajar apabila ini merupakan sebuah perenungan bagi kader-kader sejati Golkar," papar Paloh.

Paloh memutuskan keluar dari Golkar setelah mendirikan organisasi massa Nasdem. Ia bergabung dengan Golkar sejak Pemilu 1971 ketika masih berusia 19 tahun. Ketika itu, dia dicalonkan menjadi anggota DPRD Kotamadya Medan.

Thursday, September 1, 2011

Paloh: Saya Ambil Sikap dalam Waktu Singkat

Surya Paloh




JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Senior Partai Golkar, Surya Paloh mengungkapkan, dirinya akan segera mengambil keputusan mengenai statusnya di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sampai saat ini ia masih berstatus sebagai kader Golkar dan juga sebagai Ketua Umum sekaligus pendiri organisasi masyarakat Nasional Demokrat (Nasdem). Organisasi yang juga melahirkan partai dengan nama yang sama itu dipertanyakan Partai Golkar.

"Itu (kepastian keanggotaan Golkar) pekerjaan rumah dari Golkar lah. Saya pikir mungkin saya harus ada satu kebijakan, yang segera saya ambil dalam waktu singkat dan saya pikirkan apa yang terbaik. Baik bagi semua dan baik bagi negeri ini," ujar Surya Paloh saat menghadiri open house di kediaman mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (1/8/2011).

Soal perpanjangan batas waktu penetapan status semua anggota Golkar yang masih terdaftar di ormas Nasdem tersebut, Paloh, mengaku tak mengerti mengapa diperpanjang. Ia mengaku memang telah menerima surat deadline dari Sekretariat Partai Golkar.

"Saya enggak memahami itu, mau diperpanjang atau mau tidak diperpanjang. Saya pikir masalah utama bukan masalah deadline anggota organisasi masyarakat Nasional Demokrat di Partai Golkar ya. Permasalahan bangsa ini begitu besar dan kompleks. Saya amat menyayangkan Golkar masih mengurusi urusan-urusan seperti ini," sambungnya.

Ditanya, memilih biru atau kuning. Ia tersenyum. "Kalau memang modelnya begini, saya pikir harus menjadi perhatian secara serius bagi saya. Artinya bisa saja saya tetap di Golkar atau keluar dari Golkar. Kita lihatlah nanti. Dalam waktu singkatlah saya putuskan," tukas Paloh.

Seperti diberitakan, Partai Golkar kembali mengirimkan surat pada para kadernya yang masuk organisasi Nasional Demokrat untuk menentukan pilihan mereka. Tanggal 8 September 2011 menjadi tenggat waktu bagi kader Golkar yang masih mendua. Sebelumnya deadline diberikan pada tanggal 11 Agustus 2011. Namun, hingga kini termasuk Surya Paloh belum menetapkan pilihannya.

http://nasional.kompas.com/read/2011/09/01/1603484/Paloh.Saya.Ambil.Sikap.dalam.Waktu.Singkat

Monday, August 1, 2011

Priyo Ragu Partai Nasdem Lolos Verifikasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dengan sedikit tersenyum, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso ragu partai Nasional Demokrat (Nasdem) bisa lolos verifikasi partai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Lolos tidaknya verifikasi kan belum ketahuan. Tapi syaratnya berat lho," katanya saat ditemui, Senin (1/8).
Dalam revisi UU Pemilu memang sedang dirancang syarat-syarat dalam pemilu dengan tujuan, salah satunya, untuk penyederhanaan partai politik. Misalnya dengan pengadaan aturan mengenai setiap partai memiliki perwakilan di setiap provinsi lengkap dengan kantor dan susunan kepengurusannya.
Ia meyakinkan partai Nasdem yang baru dideklarasikan pekan lalu tidak merisaukan keberadaan Partai Golkar. Bukan hanya persyaratan yang harus diloloskan dari segi adminstrasi tetapi juga keberadaan sosok di dalam partai tersebut.
Terlebih lagi, tokoh-tokoh hebat yang berada dalam bendera Nasdem sudah mundur jauh sebelum deklarasi itu dilakukan. "Kharisma dan ruh politiknya sudah kehilangan. Apalagi pimpinan partainya orang yang tidak kami kenal. Jadi, Golkar tenang-tenang saja," katanya.
Partai Nasdem sudah mendaftarkan diri ke Kemenkumham pada 27 Juli lalu. Nasdem resmi mencalonkan diri sebagai salah satu peserta pemilu 2014. Partai ini dipimpinan oleh Patrice Rio Capella yang yakin bisa lolos verifikasi di Kemenkumham.
Sementara untuk ultimatum yang diberikan Partai Golkar terhadap kadernya yang berada di bawah bendera Nasdem baik ormas ataupun partai, Priyo mengatakan masih menuggu batas waktu itu habis. Tetapi ia mengakui keberadaan kader di ormas Nasdem ikut menyulitkkan. "Ya… cepat atau lambat kan akan ketahuan (memilih Golkar atau Nasdem)," katanya.
Sayangnya, status Surya Paloh sendiri yang masih menjabat ketua umum ormas Nasdem pun tak mau dikomentari banyak. Menurutnya, ada hal yang menarik dari Surya Paloh karena dalam deklarasi partai Nasdem, ia tidak muncul. Tetapi, dalam konferensi pers akhir pekan lalu ia menyatakan diri masih Partai Golkar.
"Positifnya, hati kecilnya masih ingin dengan Partai Golkar. Ini reaksi bawah sadar," katanya. Yang jelas, ia masih menunggu hingga pertengahan Agustus ini untuk melihat sikap politik dari kader Partai Golkar yang masih mendua.

Saturday, July 30, 2011

Ical Senang Surya Paloh Pimpin Partai Nasdem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku bahwa sudah berkali-kali terjadi kader Partai Golkar mengundurkan diri, dan memimpin partai lain.
Politisi yang akrab dipanggil Ical itu, disela-sela acara "Gema Sholawat Simtud Dluror dan Pagelaran Wayang Kulit Pandawa Tunggal Ika Gerakan Pemuda Ansor," di sekretariat GP Ansor, Jalan Kramat Raya nomor 65-5, Jakarta Pusat, Sabtu (30/07/2011), mengatakan bahwa Partai Golkar bersyukur ternyata kawah candradimuka perpolitikan nasional itu berada di partai Golkar.
Ical menjelaskan bahwa Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subijanto, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, kesemuanya adalah mantan kader Golkar.
Ia pun mengaku tidak berkeberatan jika Surya Paloh memimpin Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
"Mereka memimpin partai tentu mereka harus keluar dari Golkar, begitu juga Pak Surya Paloh, kita akan bangga kalau dia memimpin Partai Nasdem," terangnya.
Saat ia diingatkan mengenai pengakuan Surya Paloh beberapa saat lalu yang masih mengaku sebagai kader Golkar, Ical menjawab seharusnya Surya Paloh membela Golkar, bukan Nasdem.
"Kalau Partai Nasdem dibiarkan, dengan bendera yang sama, itu kan lucu juga, alamatnya juga sama, lucu juga," tambahnya.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, bahwa Golkar sudah memberi batas waktu hingga 11 Agustus mendatang, kepada seluruh kader Partai Golkar yang kini berada di Partai Nasdem untuk memilih salah satu partai.

Wednesday, July 27, 2011

Golkar: Data Ulang Bukan karena Nasdem

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar melakukan pendataan ulang para kader intinya. Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, pendataan ulang ini merupakan aktivitas yang digelar Golkar secara berkala dan tidak terkait dengan deklarasi Nasdem sebagai sebuah partai politik pada Selasa (26/7/2011) ini.

Pada pertengahan Agustus mendatang, Priyo berharap daerah sudah menyampaikan laporannya kepada pusat. "Ini adalah langkah-langkah normal yang dalam rentang waktu semesteran memang kami lakukan karena ingin memberlakukan sistem pengaderan yang sistematis dan modern," katanya di Gedung DPR, Selasa.

Pendataan ulang kader inti ini merupakan tahapan yang dilakukan Golkar untuk menerapkan karakterisasi pengaderan, seperti menggerakkan kader desa untuk menjaring kader-kader baru. Menurut Priyo, pendataan kader inti ini diperlukan Golkar sebagai partai kader sekaligus partai massa.
"Jadi, kader harus menginduk kepada Golkar atau ormas-ormas yang secara sah berinduk pada Golkar. Kalau ormas-ormas yang tak berpolitik boleh juga. Kalau ormasnya berpolitik praktis,  saya pastikan harus memilih," ujarnya.

Priyo yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini menegaskan, pendataan ulang kader inti tidak terkait dengan deklarasi Nasional Demokrat sebagai parpol. Menurut dia, Golkar tidak dalam posisi khawatir terhadap deklarasi partai baru tersebut.

Monday, July 11, 2011

Akbar: Golkar Tak Minta Sultan Mundur

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Akbar Tanjung


SURABAYA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan, mundurnya Sultan Hamengku Buwono X dari Ormas Nasional Demokrat adalah kehendak pribadi, bukan karena intervensi dari Partai Golkar.

"Partai Golkar tidak campur tangan atas keluarnya Sultan dari Ormas Nasional Demokrat. Itu kehendak pribadi," katanya usai menghadiri Pelantikan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (8/7/2011).

Menurut dia, mundurnya Sultan adalah suatu kewajaran dan merupakan keputusan yang sangat tepat. Arah Nasdem yang awalnya hanya organisasi massa akan menjadi Partai politik meskipun belum sah secara hukum. Lagi pula, sudah sejak lama Partai Golkar meminta kepada kadernya yang ada di ormas tersebut untuk berhati-hati karena ormas tersebut akan berubah menjadi parpol.

"Jika Nasdem sudah mendaftar resmi ke Kemenkum dan HAM, Golkar pasti akan menentukan sikap kepada kader-kadernya yang ada di situ, sanksi terberat bisa sampai pemecatan," ujar politisi senior Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan, Sultan Hamengku Buwono X menyatakan keluar dari Ormas Nasdem dengan alasan tidak pernah ada kesepakatan bahwa ormas pimpinan Surya Paloh itu akan menjadi partai politik.

Keputusan itu bagi Sultan selaras dengan rancangan UU Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur jika dia ditetapkan sebagai Gubernur DIY, harus bebas dari embel-embel partai politik.



Sultan Keluar, Golkar DIY Syukuran

Ketua DPD Golkar DIY yang juga anggota komisi IX DPR RI menyerahkan bantuan makanan pendamping ASI kepada sejumlah ibu pengasuh PAUD di Yogyakarta.


YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran DPD Partai Golkar DIY akan menggelar syukuran menyusul pengunduran diri Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Nasional Demokrat (Nasdem).

"Pengunduran diri Ngarso dalem (Sultan) dari Nasdem merupakan langkah yang tepat. Kami selaku yunior beliau di Partai Golkar mengucapkan syukur. Ucapan syukur ini akan kami wujudkan dengan menggelar acara syukuran," ujar Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman di Kantor DPD Partai Golkar DIY, Minggu (10/07/2011).

Gandung yang juga anggota Komisi IX DPR RI, lebih lanjut mengatakan, "Kami percaya Sri Sultan Hamengku Buwono X tahu apa yang terbaik untuk rakyat Yogyakarta dan untuk bangsa Indonesia." 

Selanjutnya Gandung mengatakan, pihak Golkar akan menyakan kepada seluruh kader yang kini masih tergabung di dalam Nasdem, untuk menjatuhkan pilihan, apakah akan bertahan di Golkar atau pindah ke Nasdem. "Seluruh kader partai Golkar, baik kader struktural, sayap maupun yang ada di hasta karya akan kita minta ketegasannya tetap di Golkar atau memilih Nasdem," ujarnya.



Setia Kepada Golkar, Sultan Tinggalkan Nasdem

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Oleh: MA Hailuki
Nasional - Kamis, 7 Juli 2011 | 11:55 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama sejumlah tokoh lainnya menyatakan mengundurkan diri dari ormas Nasional Demokrat (Nasdem).


"Tadi malam surat pengunduran dirinya diserahkan ke DPP," ujar Wakil Sekjen Nasdem Samuel Nitisaputra kepada INILAH.COM, Kamis (7/7/2011).


Samuel menjelaskan, mundurnya Sultan dari Nasdem karena saat ini ormas bentukan Surya Dharma Paloh itu tengah bertransformasi menjadi partai politik.
"Ini sudah tidak sesuai platform awal bahwa Nasem hanya ormas, bukan parpol. Partai Nasdem yang sudah didaftarkan di Kemenkumham isinya orang-orang Ormas Nasdem juga," terang mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Setelah mengundurkan diri dari Nasdem, sebutnya, Sri Sultan dan sejumlah tokoh lainnya akan kembali ke partai masing-masing. "Sultan ya tetap Golkar, kalau saya kembali independen," terangnya. [mah]

Friday, June 3, 2011

Nilai-Nilai Pancasila Dikerdilkan

Ketua Umum PP Nasional Demokrat Surya Paloh
Jakarta, Webnasdem – Situasi kebangsaan akhir-akhir ini semakin memperihatinkan. Ia bahkan ditengarai tengah berada di titik paling nadir perjalanan bangsa ini. Demikian dikemukakan oleh Ketua Umum Surya Paloh saat menerima rombongan Walikota Bengkulu Ahmad Kanedi di Kantor Pusat Nasional Demokrat di Gondangdia, Jakarta, Selasa (31/5).

“Posisi hari ini, posisi yang menggelisahkan hati kita sebagai suatu bangsa, ketika rasa semangat kebangsaan, semangat patriotisme, harus jujur kita akui, berada pada posisi paling mengkawatirkan.Tidak ada lagi getaran dalam sukma hati kita” kata Surya.

Surya mengatakan, kekeringan semangat nasionalisme tesebut dikarenakan kebanyakan anak bangsa mulai mengkerdilkan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bernegara. Indikasi tersebut dengan mudah dijumpai ketika generasi sekarang hanya memahami Pancasila sebatas simbol saja.

“Kita tidak memberikan rohnya, karena kita tidak rawat ia (Pancasila). Kita tidak pernah melakukan penajaman tentang ideologi Pancasila. Dalam interaksi sosial kita tidak menghormati gagasan tentang kepancasilaan,” tambahnya.

Oleh karena itu Surya mengajak generasi muda untuk mengeingat sejarah para pendiri bangsa yang telah meletakkan rumusan Pancasila sebagai ideologi universal yang sesuai dengan kultur kebangsaan Indonesia.

“Posisi ini (harus) dimulai oleh kita. Kepada siapa kita bersandar kalau tidak menghormati ideologi kebangsaan kita sendiri. Ada pertanggungjawaban kita sebagai makhluk sosial, ada pertanggungjawaban kita untuk memberi nilai terhadap perkembangan negeri ini,” katanya kembali.

Pada kesempatan tersebut Surya didampingi Wasekjen Renlitbang Willy Aditya. Dia juga ikut menyoroti beberapa persoalan tersebut. Menurutnya permasalahn yang timbul disebabkan karena ketidaktegasan pemimpin dalam mengayomi rakyat. Ini yang menimbulkan gejolak sosial politik dewasa ini. (008)

Monday, April 25, 2011

Partai Nasdem yang Daftar ke Kemenkum Bukan Milik Surya Paloh

Jakarta - Nasional Demokrat (Nasdem) yang mendaftar di Kemenkum HAM bukan didaftarkan oleh Nasdem milik Surya Paloh. Nasdem ormas milik Surya Paloh tetap belum memutuskan menjadi parpol.

Direktur Tata Negara Kemenkum HAM, Asyari Syihabuddin, kepada wartawan, Senin (25/4/2011), menuturkan Partai Nasdem didaftarkan Ketua Patrice Rio Capella dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq.

Sementara Sekjen Nasional Demokrat, Syamsul Maarif membenarkan hal ini. Menurutnya, partai yang baru didaftarkan bukan merupakan kepanjangan tangan dari Nasdem.

"Partai itu dibentuk oleh orang yang menghendaki bukan oleh organisasi Nasdem. Sampai saat ini tak ada satu pun surat yang saya tandatangani untuk syarat maju sebagai parpol, karena itu hasil Rapimnas kami, kami tak maju sebagai parpol," tutur Syamsul saat dihubungi wartawan.

Namun demikian, Syamsul menuturkan, Surya Paloh yang juga Ketua Dewan Penasehat Nasdem juga tidak melarang pembentukan parpol. Surya membebaskan kader Nasdem berpolitik di luar kerangka ormas Nasdem.

"Nama Nasdem kan memang tidak membutuhkan izin organisasi Nasdem, nggak masalah. Kalaupun namanya persis sama, itu bukan Nasdem kami. Surya Paloh itu memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat untuk mendirikan partai sendiri. Jadi yang mendirikan itu ya orang-orang partai Nasdem bukan kami," tutur Syamsul.

Syamsul masih hendak mengecek kembali siapa anggota ormas Nasdem yang mendirikan partai Nasdem. "Kalau ada yang bilang partai Nasdem dibentuk oleh ormas Nasdem nggak pernah. Sebenarnya di pemilu tahun 1999 ada parpol yang namanya Nasdem di pemilu tapi nggak dapat kursi. Saya tak tahu apakah ada hubungan yang mendaftar itu dengan yang ini. Tapi yang pasti kalau ada yang memasukkan pendaftaran Kemenkumham itu bukan ormas kami," tandasnya.

http://www.detiknews.com/read/2011/04/25/181559/1625045/10/

Sekjen Golkar: Ikut Partai Nasdem Otomatis Tinggalkan Golkar

Sekjen Partai Golkar: Idrus Marham
Senin, 25/04/2011 18:15 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memperingatkan anggotanya agar mematuhi UU mengenai keanggotaan parpol. Seandainya ada kader Golkar yang memilih ikut Partai Nasdem, maka otomatis meninggalkan Golkar.

Menurut Idrus, UU Parpol tidak memungkinkan seorang memiliki dua keanggotaan parpol. Karenanya, jika ada kader Golkar yang masih di Nasdem dan memilih ikut Nasdem, maka dengan sendirinya keluar dari partai berigin itu.

"Loh itu kan Undang-undang, kita ikutin UU saja, jadi Partai Golkar adalah taat azaz," ujar Sekjen Golkar, Idrus Marham, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2011).

Idrus menuturkan, setiap kader Golkar tentu tahu konsekuensi-konsekuensi jika melanggar UU. Namun Golkar tak pernah melarang anggotanya keluar parpol.


"Kalau itu pilihan mereka silahkan, kan semua harus ikut UU. Kalau mereka misalnya mau menggunakan hak pribadi kemana silahkan digunakan," terang Idrus.

Sebelumnya diberitakan Nasional Demokrat dan Nasional Republik resmi mendaftarkan diri ke Kemenkum Ham. Nasdem mendaftarkan diri dengan Ketua Patrice Rio Capella yang juga pengurus PAN dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq yang Sekjen PMB. Keduanya merupakan pengurus aktif ormas besutan Surya Paloh. (van/ndr)

Friday, April 22, 2011

Politik dan Pengangguran

Oleh Didik J Rachbini

POLITIK pada saat ini kurang memperhatikan politik ekonomi, utamanya politik pengurangan pengangguran atau politik penciptaan lapangan kerja.Pemerintah dan parlemen habis waktu untuk konflik dan menghadapi kasus-kasus, yang sering tidak berhubungan dengan kepentingan kesejahteraan rakyat secara langsung. Karena itu, masalah pengangguran terbuka dan lebih banyak lagi pengangguran terselubung masih tidak bisa dipecahkan.

Tingkat pengangguran di Indonesia tergolong paling tinggi di kawasan Asia Tenggara.Sepintas jika hanya dilihat dari pertumbuhannya, bisa ditebak kesimpulannya bahwa ekonomi Indonesia tidak mempunyai masalah. Sejauh ini pertumbuhan ekonomi sudah melewati batas moderat sampai bahkan pada level pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perencanaan pemerintah dalam asumsi anggaran selalu optimistis dengan menetapkan pertumbuhan di atas 6%. Rencana dan keputusan seperti ini wajar karena Indonesia memang sedang berada di kawasan pasar, yang sedang berkembang dan bahkan tumbuh pesat. Kini Indonesia tidak bisa lagi menyatakan diri sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi di kawasan ASEAN. Negara-negara lain di sekitar kita juga sudah pulih dengan cepat dan ekonominya bertumbuh pada tingkat yang tinggi melebihi kita.

Pada 2009 ketika ekonomi dunia mengalami krisis, kita berbangga bahwa pertumbuhan ekonomi masih bertumbuh positif sampai 4,3%. Sementara itu, perekonomian negara-negara lain tumbuh negatif. Ini bisa dibanggakan untuk sementara karena ekonomi Indonesia tidak terpuruk ke dalam krisis. Namun, secara umum, negara-negara Asia Tenggara bisa bertahan dalam krisis 2008-2009, yang sama sekali berbeda dengan krisis 1998. Tetapi jika menyimak ke dalam struktur perekonomian nasional, ada masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan semata-mata pertumbuhan ekonomi itu.

Dua masalah yang sedang dihadapi masyarakat, pertama adalah tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dan tergolong paling tinggi di ASEAN. Yang kedua adalah kasus pengangguran terselubung yang sangat besar jumlahnya dan disertai penyebaran sektor informal yang meluas. Tingkat pengangguran terbuka dalam ukuran normatif masih tergolong tinggi karena tingkatnya dua kali lipat pengangguran normal ketika tercapai level full employment.

Sementara itu, tingkat pengangguran tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN di sekitarnya jauh lebih tinggi, bahkan sampai 2-3 kali lipat.Sektor industri sekarang merosot drastis karena paling tidak dua sebab, yaitu kekosongan strategi kebijakan dan pengaruh China yang dibiarkan. Sektor industri pada saat ini bukan hanya tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Lebih dari itu, memuntahkan tenaga kerja yang sudah ada di dalamnya keluar menjadi tenaga kerja pengangguran.

Atau setidaknya tenaga kerja di dalam industri tersebut terlempar keluar masuk sektor informal menjadi tenaga kerja setengah pengangguran.Pertumbuhan tenaga kerja sektor industri sekarang negatif, rata-rata sekitar -5% pertahun. pertumbuhan sebagian sektor industri juga negatif, meskipun secara keseluruhan positif rendah. Itu artinya Indonesia sudah kehilangan momentum untuk memperkuat sektor industri.

Sektor ini tidak dapat membantu memperbaiki keadaan dari luasnya gabungan pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung.Karena itu, tidak mengherankan jika ekonomi Indonesia berwajah ganda. Satu sisi adalah sektor modern yang sudah mapan dan dicirikan dengan pertumbuhan yang tinggi itu serta dibanggakan terus oleh pemerintah. Tetapi pada sisi lain, sektor informal semakin memburuk dan tetap menjadi penyangga pada saat krisis ataupun saat normal seperti sekarang ini. Jumlah sektor informal bertambah banyak pada saat ini. Itu berarti pertumbuhan ekonomi tidak berhasil menyerap tenaga kerja di sektor formal.

Kemiskinan di daerah timur, seperti Papua, Maluku, dan NTT berkisar 30% sampai 40%. Secara keseluruhan kondisi masyarakat masih miskin seperti terlihat pada golongan miskin dengan kriteria lain pada program jamkesmas atau program raskin, yang jumlahnya mencapai tidak kurang dari 70 juta orang.

*) Tulisan pernah dimuat di Media Indonesia, 6/4/2011
Penulis adalah Ketua Bidang Renlitbang PP Nasional Demokrat

Thursday, March 17, 2011

Kerukunan Umat Beragama

Oleh Toeti Adhitama

AK H I R - A K H I R i n i gangguan atas kerkunan umat beragama membuat masyarakat cemas dan masygul. Yang ada bukan sekadar sentimen atau antipati terhadap yang dianggap lawan atau saingan, bahkan terjadi teror dan kekerasan dengan dalih melindungi agama yang dianut. Tindakan itu mengabaikan pesan konstitusi dan melanggar HAM. Gejalanya masih terus bergulir.

Kesulitannya menjadi-jadi karena tidak hanya menyangkut keyakinan beragama semata, tetapi tampaknya juga akibat tekanan hidup yang dialami mereka yang merasa didiskriminasi dan teraniaya dalam hal agama maupun lainnya. Ada tulisan menar ik Mohammad Yasir Alimi di koran Jakarta Post awal minggu ini.

Mantan koordinator Majelis Kataman Quran di Canberra, Australia, itu menulis kolom berjudul Pakistanization of Indonesia. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa peraturan Presiden Pakistan tahun 1984, yang mengkriminalkan tindakan-tindakan kelompok Ahmadiyah dan melarang Ahmadiyah, bertujuan menstabilkan situasi masyarakat di negeri itu.

Yang terjadi kemudian malahan sebaliknya; kestabilan terganggu kelompk radikal yang dengan landasan peraturan tersebut melakukan pengejaran terhadap kelompok A h m a d i -yah dan kelompok-kelompok agama minoritas lain. Dalam kondi s i yang ada s ekarang, Pakistan dianggap negara gagal. Kolom itu seakan mengingatkan apa yang bisa terjadi di negeri ini bila gejala-gejala yang mengarah ke sana tidak segera ditangani dengan tegas. Tidak mudah.

Persoalan keyakinan agama amat rumit dan sensitif. Sebenarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tanggal 9 Juni 2008, bermaksud mencegah terjadinya  konflik. Sayang-nya, sesuai pengakuan Menteri Agama di DPR, SKB itu kurang sosialisasi.Kemelut dalam kerukunan umat beragama, di mana pun, bisa teratasi bila semua pihak, dengan cara masing-masing, me n g u p a y a k a n k e d ama i a n.

Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, antara lain bekerja sama dengan Kedutaan Besar Iran , melakukannya dengan mengadakan konferensi internasional bertema Islam, perdamaian, dan keadilan, di Jakarta akhir pekan lalu. Tampil tokoh-tokoh pembicara dari Thailand, Filipina, Iran,Malaysia, dan beberapa dari Indonesia. Islam cinta damai Sejumlah makalah yang beredar mengawali konferensi yang me n g e t e n g a h k a n sifat-sifat Islam yang cinta damai dan keadilan.

Dr Hadar Bagir MA dari Harvard/UI, misalnya, menulis makalah berbahasa Inggris yang antara lain menyampaikan pesan, ‘Islam pada dasarnya agama Pengampun dan Pe nyayang - cinta kasih utuh dan menyeluruh yang bermanifestasi dalam cinta kasih Tuhan untuk manusia, cinta kasih manusia untuk Tuhan dan untuk sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Seperti dalam s emua agama yang bersifat spiritual murni, cinta kasih memang menjadi basis universal yang lengkap dan yang menjadi tujuan Islam’.

Pengertian tentang agama Islam, lanjutnya, terutama disebarkan para sufi sepanjang zaman. Intinya menegaskan, ‘Semuayang datang dari Tuhan serba baik dan bahwa yang jahat dan buruk sebenarnya buatan manusia atau, lebih tepat, akibat distorsi atau korupsi atas kebaik an Tuhan... Ingat, Tuhan tidak akan pernah berbuat buruk kepada siapa pun, tetapi manusia sendiri yang berbuat buruk terhadap dirinya... Apa pun yang baik yang terjadi padamu datang dar i Tuhan dan apa pun yang jahat yang menimpamu adalah akibat perbuatanmu sendiri’.Pada penutup makalah, penulis menyarankan, seorang muslim seyogianya membaharui pemahamannya tentang agama d e n g a n s e l a l u i n g a t b a hwa agama bukan semata-mata halhal legal.

Agama pada dasarnya membangun rasa kasih yang ada dalam diri kita: Cinta kasih terhadap segala-galanya; terhadap segenap ciptaan Tuhan di alam semesta, tanpa kecuali. Mengapa terjadi kekerasan‘ akhir-akhir ini , pemanfaatan dan penyalahgunaan agama untuk tujuan- tujuan politik makin meningkat. Gejala ini tampak makin kuat ketika orang lari ke agama sebagai satu- satunya penyelamat di tengah-tengah ketidakpastian politik, kekurangsempatan di bidang ekonomi, dan alienasi kultural.

Dilatarbelakangi pemahaman yang tidak mendalam dan pencarian kemurnian agama, gejala radikalisme dan kekerasan atas nama agama jelas meluas’. Demikian antara lain isi makalah Dr Azyumardi Azra yang disampaikan dalam konferensi internasional tersebut.

Dia menambahkan, menghadapi gejala-gejala itu, organisasi-organisasi dan lembagalembaga agama memiliki peran amat penting: mereka harus meningkatkan kapasitas untuk memberi pencerahan dan menyebarkan sifat damai yang sesungguhnya ada pada semua agama. Sudah saatnya organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga agama terkemuka memberikan suara dan menggiatkan usaha menentang pemanfaatan dan penyalahgunaan agama-agama; dan bekerja sama untuk menciptakan keselarasan dan perdamaian antarbangsa dan antarnegara.

Saran Azyumadi Azra dapat diberlakukan dalam usaha mengatasi gangguan atas kerukunan umat be ragama di Indonesia yang merebak karena berbagai faktor. Antara lain ada faktor sejarah. VS Naipaul, pemenang hadiah Nobel asal India yang mengadakan pengamatan gaya jurnalistik di Indonesia sekitar tiga dasawarsa lalu, menyatakan dalam Beyond Belief,‘Islam dan bangsa Eropa datang di daerah ini hampir dalam periode bersamaan. Mereka menggusur Hindu dan Buddha yang sudah lebih lama menetap.

Tetapi bangsa Eropa begitu cepat mengambil alih kekuasaan sehingga Islam merasa kulturnya terjajah. Mungkin sisa-sisa sentimen yang disebutkan Naipaul, ditambahketidakserasianhubungankeduapihakdalam tataran global, yang kadang-kadang mencetuskan kekerasan.

Me n y a n g k u t Ahmadiyah , SKB 3 Menteri memuat dictum-diktum yang dengan tegas menyatakan antara lain, memberi peringatan dan memerintahkan agar p ara penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia(JAI) sepanjang mengaku beragama Islam agar menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran Agama Islam,yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, warga masyarakat juga tidak boleh melakukan perbuatan/tindakan melawan hukum terhadap penganut Jemaat Ahmadiyah. Dengan kata lain, tidak dibolehkan ada kegiatan atau perbuatan oleh pihak mana pun yang bisa mengganggu kerukunan umat beragama.Berkenaan dengan munculnya perda-perda yang melarang kaum Ahmadiyah menjalankan ibadah, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Minggu lalu, memperingatkan agar pemerintah daerah tidak mengeluarkan peraturan yang melanggar konstitusi. Dia menegaskan, pemerintah tidak bisa menghentikan atau melarang suatu keyakinan agama. Penegasan itu sesuai dengan diktum SKB 3 Menteri tentang peran aparat pemerintah dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB3 Menteri. Yang kita harapkan, semoga jangan lagi terjadi kekerasan yang menodai jiwa Islam yang cinta damai dan keadilan.

*) Tulisan pernah dimuat di harian Media Indonesia, 111/3/2011
Penulis adalah anggota Dewan Pertimbangan PP Nasional Demokrat