Politik dan Pengangguran

Oleh Didik J Rachbini

POLITIK pada saat ini kurang memperhatikan politik ekonomi, utamanya politik pengurangan pengangguran atau politik penciptaan lapangan kerja.Pemerintah dan parlemen habis waktu untuk konflik dan menghadapi kasus-kasus, yang sering tidak berhubungan dengan kepentingan kesejahteraan rakyat secara langsung. Karena itu, masalah pengangguran terbuka dan lebih banyak lagi pengangguran terselubung masih tidak bisa dipecahkan.

Tingkat pengangguran di Indonesia tergolong paling tinggi di kawasan Asia Tenggara.Sepintas jika hanya dilihat dari pertumbuhannya, bisa ditebak kesimpulannya bahwa ekonomi Indonesia tidak mempunyai masalah. Sejauh ini pertumbuhan ekonomi sudah melewati batas moderat sampai bahkan pada level pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perencanaan pemerintah dalam asumsi anggaran selalu optimistis dengan menetapkan pertumbuhan di atas 6%. Rencana dan keputusan seperti ini wajar karena Indonesia memang sedang berada di kawasan pasar, yang sedang berkembang dan bahkan tumbuh pesat. Kini Indonesia tidak bisa lagi menyatakan diri sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi di kawasan ASEAN. Negara-negara lain di sekitar kita juga sudah pulih dengan cepat dan ekonominya bertumbuh pada tingkat yang tinggi melebihi kita.

Pada 2009 ketika ekonomi dunia mengalami krisis, kita berbangga bahwa pertumbuhan ekonomi masih bertumbuh positif sampai 4,3%. Sementara itu, perekonomian negara-negara lain tumbuh negatif. Ini bisa dibanggakan untuk sementara karena ekonomi Indonesia tidak terpuruk ke dalam krisis. Namun, secara umum, negara-negara Asia Tenggara bisa bertahan dalam krisis 2008-2009, yang sama sekali berbeda dengan krisis 1998. Tetapi jika menyimak ke dalam struktur perekonomian nasional, ada masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan semata-mata pertumbuhan ekonomi itu.

Dua masalah yang sedang dihadapi masyarakat, pertama adalah tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dan tergolong paling tinggi di ASEAN. Yang kedua adalah kasus pengangguran terselubung yang sangat besar jumlahnya dan disertai penyebaran sektor informal yang meluas. Tingkat pengangguran terbuka dalam ukuran normatif masih tergolong tinggi karena tingkatnya dua kali lipat pengangguran normal ketika tercapai level full employment.

Sementara itu, tingkat pengangguran tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN di sekitarnya jauh lebih tinggi, bahkan sampai 2-3 kali lipat.Sektor industri sekarang merosot drastis karena paling tidak dua sebab, yaitu kekosongan strategi kebijakan dan pengaruh China yang dibiarkan. Sektor industri pada saat ini bukan hanya tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Lebih dari itu, memuntahkan tenaga kerja yang sudah ada di dalamnya keluar menjadi tenaga kerja pengangguran.

Atau setidaknya tenaga kerja di dalam industri tersebut terlempar keluar masuk sektor informal menjadi tenaga kerja setengah pengangguran.Pertumbuhan tenaga kerja sektor industri sekarang negatif, rata-rata sekitar -5% pertahun. pertumbuhan sebagian sektor industri juga negatif, meskipun secara keseluruhan positif rendah. Itu artinya Indonesia sudah kehilangan momentum untuk memperkuat sektor industri.

Sektor ini tidak dapat membantu memperbaiki keadaan dari luasnya gabungan pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung.Karena itu, tidak mengherankan jika ekonomi Indonesia berwajah ganda. Satu sisi adalah sektor modern yang sudah mapan dan dicirikan dengan pertumbuhan yang tinggi itu serta dibanggakan terus oleh pemerintah. Tetapi pada sisi lain, sektor informal semakin memburuk dan tetap menjadi penyangga pada saat krisis ataupun saat normal seperti sekarang ini. Jumlah sektor informal bertambah banyak pada saat ini. Itu berarti pertumbuhan ekonomi tidak berhasil menyerap tenaga kerja di sektor formal.

Kemiskinan di daerah timur, seperti Papua, Maluku, dan NTT berkisar 30% sampai 40%. Secara keseluruhan kondisi masyarakat masih miskin seperti terlihat pada golongan miskin dengan kriteria lain pada program jamkesmas atau program raskin, yang jumlahnya mencapai tidak kurang dari 70 juta orang.

*) Tulisan pernah dimuat di Media Indonesia, 6/4/2011

Penulis adalah Ketua Bidang Renlitbang PP Nasional Demokrat

Kerukunan Umat Beragama

Oleh Toeti Adhitama

AK H I R - A K H I R i n i gangguan atas kerkunan umat beragama membuat masyarakat cemas dan masygul. Yang ada bukan sekadar sentimen atau antipati terhadap yang dianggap lawan atau saingan, bahkan terjadi teror dan kekerasan dengan dalih melindungi agama yang dianut. Tindakan itu mengabaikan pesan konstitusi dan melanggar HAM. Gejalanya masih terus bergulir.

Kesulitannya menjadi-jadi karena tidak hanya menyangkut keyakinan beragama semata, tetapi tampaknya juga akibat tekanan hidup yang dialami mereka yang merasa didiskriminasi dan teraniaya dalam hal agama maupun lainnya. Ada tulisan menar ik Mohammad Yasir Alimi di koran Jakarta Post awal minggu ini.

Mantan koordinator Majelis Kataman Quran di Canberra, Australia, itu menulis kolom berjudul Pakistanization of Indonesia. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa peraturan Presiden Pakistan tahun 1984, yang mengkriminalkan tindakan-tindakan kelompok Ahmadiyah dan melarang Ahmadiyah, bertujuan menstabilkan situasi masyarakat di negeri itu.

Yang terjadi kemudian malahan sebaliknya; kestabilan terganggu kelompk radikal yang dengan landasan peraturan tersebut melakukan pengejaran terhadap kelompok A h m a d i -yah dan kelompok-kelompok agama minoritas lain. Dalam kondi s i yang ada s ekarang, Pakistan dianggap negara gagal. Kolom itu seakan mengingatkan apa yang bisa terjadi di negeri ini bila gejala-gejala yang mengarah ke sana tidak segera ditangani dengan tegas. Tidak mudah.

Persoalan keyakinan agama amat rumit dan sensitif. Sebenarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tanggal 9 Juni 2008, bermaksud mencegah terjadinya  konflik. Sayang-nya, sesuai pengakuan Menteri Agama di DPR, SKB itu kurang sosialisasi.Kemelut dalam kerukunan umat beragama, di mana pun, bisa teratasi bila semua pihak, dengan cara masing-masing, me n g u p a y a k a n k e d ama i a n.

Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, antara lain bekerja sama dengan Kedutaan Besar Iran , melakukannya dengan mengadakan konferensi internasional bertema Islam, perdamaian, dan keadilan, di Jakarta akhir pekan lalu. Tampil tokoh-tokoh pembicara dari Thailand, Filipina, Iran,Malaysia, dan beberapa dari Indonesia. Islam cinta damai Sejumlah makalah yang beredar mengawali konferensi yang me n g e t e n g a h k a n sifat-sifat Islam yang cinta damai dan keadilan.

Dr Hadar Bagir MA dari Harvard/UI, misalnya, menulis makalah berbahasa Inggris yang antara lain menyampaikan pesan, ‘Islam pada dasarnya agama Pengampun dan Pe nyayang - cinta kasih utuh dan menyeluruh yang bermanifestasi dalam cinta kasih Tuhan untuk manusia, cinta kasih manusia untuk Tuhan dan untuk sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Seperti dalam s emua agama yang bersifat spiritual murni, cinta kasih memang menjadi basis universal yang lengkap dan yang menjadi tujuan Islam’.

Pengertian tentang agama Islam, lanjutnya, terutama disebarkan para sufi sepanjang zaman. Intinya menegaskan, ‘Semuayang datang dari Tuhan serba baik dan bahwa yang jahat dan buruk sebenarnya buatan manusia atau, lebih tepat, akibat distorsi atau korupsi atas kebaik an Tuhan... Ingat, Tuhan tidak akan pernah berbuat buruk kepada siapa pun, tetapi manusia sendiri yang berbuat buruk terhadap dirinya... Apa pun yang baik yang terjadi padamu datang dar i Tuhan dan apa pun yang jahat yang menimpamu adalah akibat perbuatanmu sendiri’.Pada penutup makalah, penulis menyarankan, seorang muslim seyogianya membaharui pemahamannya tentang agama d e n g a n s e l a l u i n g a t b a hwa agama bukan semata-mata halhal legal.

Agama pada dasarnya membangun rasa kasih yang ada dalam diri kita: Cinta kasih terhadap segala-galanya; terhadap segenap ciptaan Tuhan di alam semesta, tanpa kecuali. Mengapa terjadi kekerasan‘ akhir-akhir ini , pemanfaatan dan penyalahgunaan agama untuk tujuan- tujuan politik makin meningkat. Gejala ini tampak makin kuat ketika orang lari ke agama sebagai satu- satunya penyelamat di tengah-tengah ketidakpastian politik, kekurangsempatan di bidang ekonomi, dan alienasi kultural.

Dilatarbelakangi pemahaman yang tidak mendalam dan pencarian kemurnian agama, gejala radikalisme dan kekerasan atas nama agama jelas meluas’. Demikian antara lain isi makalah Dr Azyumardi Azra yang disampaikan dalam konferensi internasional tersebut.

Dia menambahkan, menghadapi gejala-gejala itu, organisasi-organisasi dan lembagalembaga agama memiliki peran amat penting: mereka harus meningkatkan kapasitas untuk memberi pencerahan dan menyebarkan sifat damai yang sesungguhnya ada pada semua agama. Sudah saatnya organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga agama terkemuka memberikan suara dan menggiatkan usaha menentang pemanfaatan dan penyalahgunaan agama-agama; dan bekerja sama untuk menciptakan keselarasan dan perdamaian antarbangsa dan antarnegara.

Saran Azyumadi Azra dapat diberlakukan dalam usaha mengatasi gangguan atas kerukunan umat be ragama di Indonesia yang merebak karena berbagai faktor. Antara lain ada faktor sejarah. VS Naipaul, pemenang hadiah Nobel asal India yang mengadakan pengamatan gaya jurnalistik di Indonesia sekitar tiga dasawarsa lalu, menyatakan dalam Beyond Belief,‘Islam dan bangsa Eropa datang di daerah ini hampir dalam periode bersamaan. Mereka menggusur Hindu dan Buddha yang sudah lebih lama menetap.

Tetapi bangsa Eropa begitu cepat mengambil alih kekuasaan sehingga Islam merasa kulturnya terjajah. Mungkin sisa-sisa sentimen yang disebutkan Naipaul, ditambahketidakserasianhubungankeduapihakdalam tataran global, yang kadang-kadang mencetuskan kekerasan.

Me n y a n g k u t Ahmadiyah , SKB 3 Menteri memuat dictum-diktum yang dengan tegas menyatakan antara lain, memberi peringatan dan memerintahkan agar p ara penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia(JAI) sepanjang mengaku beragama Islam agar menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran Agama Islam,yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, warga masyarakat juga tidak boleh melakukan perbuatan/tindakan melawan hukum terhadap penganut Jemaat Ahmadiyah. Dengan kata lain, tidak dibolehkan ada kegiatan atau perbuatan oleh pihak mana pun yang bisa mengganggu kerukunan umat beragama.Berkenaan dengan munculnya perda-perda yang melarang kaum Ahmadiyah menjalankan ibadah, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Minggu lalu, memperingatkan agar pemerintah daerah tidak mengeluarkan peraturan yang melanggar konstitusi. Dia menegaskan, pemerintah tidak bisa menghentikan atau melarang suatu keyakinan agama. Penegasan itu sesuai dengan diktum SKB 3 Menteri tentang peran aparat pemerintah dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB3 Menteri. Yang kita harapkan, semoga jangan lagi terjadi kekerasan yang menodai jiwa Islam yang cinta damai dan keadilan.

*) Tulisan pernah dimuat di harian Media Indonesia, 111/3/2011

Penulis adalah anggota Dewan Pertimbangan PP Nasional Demokrat

SIKAP KEBANGSAAN NASIONAL DEMOKRAT

Amuk massa kembali datang memporak-porandakan kehidupan kebangsaan kita di awal tahun 2011 ini. Dalam hitungan jam, dua peristiwa besar yakni penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten dan penyerangan gereja dan fasilitas umum di Temanggung, Jawa Tengah.

Dalam dua peristiwa yang terjadi hanya berselang sehari itu, aparat penegak hukum seperti tidak berdaya menghentikan kekerasan dan kemarahan massa. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak mampu memberikan perlindungan bagi warga negara. Amok massa atas nama “orang banyak” telah menginjak-nginjak negara hukum yang menjadi basis konstitusi kita dalam melindungi warganya.

Kita sungguh merasakan prihatin dengan situasi carut-marut ini. Konflik horizontal yang mengusung identitas kelompok telah memudarkan nilai dasar Pancasila. Para founding fathers menyatakan bahwa Indonesia harus bangga dengan keniscayaan kebhinekaan sebagai realitas kemasyarakatannya.

Bung Karno memberikan kerangka paradigmatik, bahwa ruh dari Pancasila adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang berarti perpaduan antara kebangsaan dan perikemanusiaan. Kehendak untuk membangun peradaban kebangsaan harus sejalan dengan penghargaan terhadap prinsip hak asasi manusia. Artinya, mencederai hak asasi manusia sama halnya dengan mencederai kebangsaan itu sendiri.

Kita sungguh kecewa, ketika pemerintah gagal menjadi pelindung bagi hak-hak kaum lemah dan minoritas dipaksa untuk tercerabut dari akar budayanya. Jaminan kebebasan untuk menjalankan berkeyakinan merupakan hak fundamental negara yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Atas dasar situasi nasional yang berkembang maka Nasional Demokrat bersikap:

1. Penyelenggara Negara kembali Berpegang Teguh pada Landasan Konstitusional

Pemerintah adalah lokomotif pelaksanaan setiap perintah konstitusi karena memiliki instrumen sampai ke tingkat paling bawah. Namun, meningkatnya konflik horizontal dan kekerasan menunjukkan pemerintah telah abai dan lalai dalam menunaikan amanat konstitusionalnya.

Pemerintah sebagai pemegang komando atas nama negara harus berpijak pada prinsip dan aturan yang konstitusional untuk melindungi dan menjamin kelompok masyarakat. Karena itu, tak patut jika pemerintah hanya sekadar memberikan seruan, imbauan, ungkapan keprihatinan, atau statemen kecaman saja!

Pancasila sebagai nilai dasar belum terjelma dalam etika sosial-politik. Sehingga kegamangan terjadi dalam proses penyelenggaraan negara. Banyak hal dalam perubahan sistem politik dan tata pemerintahan yang sebenarnya tidak selaras dengan Pancasila sebagai normanya.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kebebasan beragama, Pasal 28E (Perubahan II) ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan dalam ayat 3 (Perubahan II) menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28I UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bahkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Dalam penjelasan UUD 1945, sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berada dalam satu kalimat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mohammad Hatta (proklamator) dan Driyarkara bersepakat menyebut sila pertama dan kedua itu sebagai ”landasan moral” dalam Pancasila.

Pemerintah harus menegakkan hukum bagi para pelaku kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi atas dasar konstitusi.

2. Lemahnya Peran Negara dalam Memajukan Harmoni dan Integrasi Sosial

Fakta-fakta tentang meninggalnya tiga anggota jemaat Ahmadiyah, pembakaran rumah dan mobil di Banten, amuk ribuan massa yang menimbulkan ketakutan penduduk, pembakaran, perusakan rumah ibadah, kendaraan, sekolah, dan kantor pengadilan di Temanggung, Jawa Tengah adalah manifestasi dari ketidakmampuan negara dalam menjalankan fungsinya. Hukum tergantikan dengan tindakan kolektif yang destrutif. Atas nama suara terbanyak, hukum bisa digunakan untuk memarginalkan kelompok yang kecil. Atas nama orang banyak, kebenaran dan keadilan dikalahkan dalam tempo yang singkat.

Disinilah kita harus mengembalikan bahwa fungsi negara adalah menjaga dan melindungi segenap warga negara, bukan sekadar menyatakan keprihatinan. Kegagalan negara dalam mengantisipasi persoalan ini merupakan kegagalan sistemik aparatur hukum negara, baik pusat dan daerah. Negara sepertinya tak berdaya untuk merespon itu semua. Fungsi alat negara adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Situasi ini menuntut untuk tujuan bernegara harus kembali direstorasi untuk terwujudnya suatu kondisi harmoni dan intergrasi social budaya masyarakat Indonesia dalam nilai-nilai yang keperimanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Disintegritas Kepemimpinan Nasional

Situasi carut-marut ini tidak hanya bias dari mis-manajemen sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Faktor utama dari persoalan yang sedang kita alami adalah distintegrasi kepemimpinan nasional.

Kepemimpinan nasional sekarang ini terlalu sibuk dengan personifikasi diri yang berakibat warganya semena-mena main hakim sendiri. Kita seolah kehilangan elan kenegarawaan bagi para penyelenggara negara yang memegang kendali arah kenegaraan. Rakyat melihat bahwa kepemimpinan nasional sibuk dengan agenda sendiri-sendiri.

Kepemimpinan nasional harus bertindak tegas dan memilik integritas dalam menyelesaikan persoalan disintegrasi sosial kemasyarakatan yang mengancam keutuhan Indonesia. Keputusan negarwan harus melandasi setiap kebijakan yang ditempuh, bukan didasari atas pertimbangan kepentingan politik jangka pendek yang selalu menimbulkan bahaya laten.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di ataslah, Nasional Demokrat menyatakan bahwa kita memerlukan penegakan sistem hukum yang berlandasakan konstitusional, memelihara dan memajukan perikehidupan umum sesama warga negara, dan menciptakan karakter kepemimpinan nasional yang berintegritas.

Jakarta, 10 Februari 2011

Surya Paloh

Ketua Umum Pengurus Pusat Nasional Demokrat

http://nasionaldemokrat.org/articles/viewColumnWithTitle/kabar/sikap-kebangsaan-nasional-demokrat

Restorasi Indonesia: Jalan Perubahan bagi Indonesia yang Bermartabat, Kuat, dan Sejahtera

Surya Paloh
Ketua Umum Nasional Demokrat

Assalamu’alaikum warahamatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara-saudara tamu undangan Simposium Restorasi Indonesia yang saya hormati.

Hari ini, 30 Januari 2011, satu pekerjaan besar sudah kita lewati, sebagai pilar menajamkan fondasi republik ke masa depan. Pekerjaan yang dimulai sejak 1 Juni 2010, yakni simposium restorasi Indonesia yang bertujuan untuk menggali dan merumuskan guideline kejayaan Indonesia.

Nasional Demokrat berketeguhan hati untuk mengajak kaum cendekiawan, praktisi, serta siapapun untuk menyelami keluhuran paradigma maritim. Nasional Demokrat mengurai pasal demi pasal UUD 1945 dalam balairung kampus. Nasional Demokrat mengkaji naskah dan tulisan yang dikirim oleh anak-anak bangsa yang terpanggil untuk merawat Indonesia.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sungguh satu kehormatan bagi saya secara pribadi, menginisiasi forum ilmiah ini. Terlebih lagi bagi kami, jajaran pengurus pusat Nasional Demokrat. Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada praktek perjuangan yang maju tanpa teori perjuangan yang maju. inilah basis pemikiran Nasional Demokrat, untuk membuat jejaring dengan civitas akademika di seluruh Indonesia.

Melalui simposium ini, saya juga mengaturkan terima kasih yang mendalam kepada kampus-kampus yang turut menyumbangkan pikiran-pikiran bernasnya. Saya berjanji akan tetap merawat dan meneruskan program kerjasama kita, ke tahap yang lebih maju.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Kita bisa berkacara pada pengalaman bangsa Tiongkok, keluar dari cengkraman revolusi hijau. Hampir tak ada negara yang bisa keluar dari gurita pestisida dan zat-zat kimiawi tersebut. Hanya dengan ketekunan para ilmuwan kampus serta kebijakan yang progresif dari pimpinan negaranya, Tiongkok bisa menyelamatkan 1 Milyar pendudukanya.

Kemajuan bangsa dan negara ditentukan oleh gerak sejarah peradaban masyarakatnya sendiri. Dalam hemat saya, Indonesia adalah bangsa yang paling beruntung di atas jagad bumi ini.

Kekayaan alam dan manusia adalah takdir yang terelakkan bagi Indonesia. Dalam dimensi sejarah, kekayaan alam tersebut menjadi mitos yang tak habis-habisnya dikutip dari masa ke masa. Namun karunia Indonesia sebagai negara kepulauan diselewengkan oleh pola pikir dan tata kelola negara sesat. Lihatlah, laut yang penuh dengan sumber kehidupan ditelantarkan, dibiarkan, dan dijarah.

Hari ini, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kubangan kemiskinan hampir mencapai 40% dari total populasi Indonesia, berpendapatan kurang dari 2 US dollar per hari, mereka harus berjibaku untuk menyumbang nafas.

Saudara-saudara peserta simposium yang saya hormati,

13 tahun reformasi menghiasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita, bangga telah menjadi negara demokrasi. Tetapi mutu kehidupan mutu kehidupan manusia Indonesia secara kualitatif tidak banyak berubah. Kita tetap saja berada dalam kelompok negara miskin dunia. Semakin hari kita semakin kalah dan lelah menghadapi kompetisi global.

Demikian juga hukum. Peraturan dan perundang-undangan di negeri ini banyak, bahkan terlalu banyak. Tetapi law-enforcement amat buruk karena hukum dipraktekkan sebagai sebuah muslihat, untuk mengelabui kebenaran substansial. Law-protection tidak menunjukkan wujudnya ketika berhadapan dengan lingkaran kekuasaan.

Birokrasi sebagai perpanjangan tangan negara dalam pelayanan publik, tak beranjak sedikitpun dari tabiat malasnya. Pelayanan tidak menjadi roh yang mewataki secara kuat kinerja mereka. Birokrasi menjadi bertele-tele dan biaya tinggi.

Seluruh paradoks yang saya paparkan di atas, menegaskan beberapa perkara fundamental dalam proses bernegara dan berbangsa kita sekarang.

Saudara-saudara, saya pastikan bahwa kelumpuhan pranata negara dalam membangun kesejahteraan disebabkan oleh demoralisasi hampir dalam segala bidang.

Negara kita, kehilangan semangat kemandirian, dalam menyusun strategi pembangunan nasional, sehingga membuat Indonesia terombang-ambing.

Masyarakat kita kehabisan etos produktif, di tengah arus global yang mengutamakan pertarungan bebas.

Bangsa kita belum berdikari, dalam memajukan peradaban di tengah kepungan budaya-budaya instan yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Saudara-saudara peserta simposium yang saya hormati,

Sekali lagi saya mengajak, marilah kita merefleksikan kondisi Indonesia hari ini secara objektif, proyektif, serta dengan semangat kemajuan untuk merubah keadaan!

Apa yang telah berubah sejak 66 tahun merdeka? Apakah nasib jutaan rakyat berubah? Apakah kita masih punya rasa percaya diri di tengah kebangkitan bangsa-bangsa Asia yang mampu keluar dari krisis dan ketergantungan? Apakah kita percara memiliki kemampuan untuk mencapai cita-cita bangsa yang belum sempat diwujudkan?

Saudara-saudara yang saya hormati, tentu jawaban itulah yang akan kita diskusikan hari ini, untuk menemukan pokok soal dan mencari alternatif jalan keluarnya. Inilah tanggung jawab sejarah kita secara kolektif.

Bangsa-bangsa besar di Eropa bisa tumbuh dan maju seperti yang kita saksikan hari ini, tentunya bukanlah tanpa peluh dan darah. Bahkan demi mencapai gerbang abad pencerahan, mereka harus menempuh revolusi kebudayaan di era renaisance.

Demikian pula denga bangsa Tiongkok yang dengan bekerja dan berpikir keras. Kini, mereka sedang menjadi kekuatan baru, baik itu dalam lapangan ekonomi, politik, budaya, dan militer yang tengah merubah keseimbangan kekuatan dunia. Inilah kondisi yang menjadi cermin sekaligus cemeti bagi kita, bangsa Indonesia untuk maju ke depan.

Situasi sekarang ini, menciptakan ruang kosong terhadap pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Warga negara merasa tidak terlayani oleh negara dan seluruh instrumennya.

Ruang kosong inilah, yang hendak diisi oleh Nasional Demokrat melalui gerakan perubahan di bawah tema besar: Restorasi Indonesia. Nasional Demokrat melalui Restorasi Indonesia menginginkan demokrasi yang mempermudah pemerintahan, bukan mempersulit.

Demokrasi bagi Nasional Demokrat adalah alat, bukan tujuan. Adalah kesalahan ketika, atas nama demokrasi, rakyat tenggelam dalam kemiskinan dan penderitaan panjang dan tak berujung.

Melalui gerakan Restorasi Indonesia, Nasional Demokrat ingin mendorong demokrasi yang berbasiskan warga negara yang kuat yang terpanggil untuk merebut masa depan gemilang dengan keringat dan tangan sendiri.

Kita ingin membangun karakter berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh semangat partisipatif, gotong royong, dan solidaritas.

Negeri ini, membutuhkan perubahan yang tidak sekadar perubahan sirkulasi kekuasaan, melainkan transformasi watak negara kembali kepada jati dirinya, yakni Pancasila.

Saudara-saudara peserta simposium yang saya hormati,

Restorasi Indonesia adalah harapan baru bagi arah negara berdasarkan sejarahnya. Restorasi juga memberikan sinar terang bagi masyarakat yang terbelenggu oleh kegelapan.

Gerakan restorasi nilai-nilai kebangsaan ini sekaligus sebagai jawaban atas tatanan dan praktik ekonomi kronistik dan politik otoriter di masa lalu. Untuk melakukan satu langkah sejarah, membangun visi kenegaraan, konsolidasi nasional mutlak harus kita jalankan. Sebab langkah sejarah adalah langkah yang progresif, langkah yang progresif saudara-saudara, bukan konvensional apalagi mundur.

Langkah maju yang bersifat menjebol dan membangun! Dari panggung ilmiah ini, saya sampaikan Restorasi Indonesia adalah pelaksanaa dari semangat Pancasila yang kontekstual: Bangsa yang semakin mantap bersatu dan bermartabat, Negara yang semakin kuat dan berwibawa, dan Rakyat yang semakin maju sejahtera.

Inilah pandangan saya sebagai anak bangsa, salah seorang penerus estafet republiken, untuk satu tujuan Indonesia Raya dan Jaya.

Saya yakin dan percara bahwa kita semua yang hadir di ruangan ini memiliki tujuan yang sama, yakni Indonesia yang Bermartabat, Indonesia yang kuat, dan Indonesia yang sejahtera.

Jakarta, 30 Januari 2011

Surya Paloh

Pidato Ketua Umum Nasional Demokrat

dalam Seminar Penutup Simposium Restorasi Indonesia.

Ekonomi Indonesia Dikuasai Kartel

Jakarta - Perekonomian Indonesia dipandang mulai mengkhawatirkan karena dikuasai oleh sistem kartel. Karena itu, sistem tersebut harus dipecahkan dengan cara apapun. Hal ini diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A Prasetyantoko dalam Seminar Penutup Simposium Nasional Demokrat di Jakarta, Minggu (30/1).

"Fakta di lapangan, kita capek berdiskusi apakah sistem perekonomian kita neolib, intervesionis, komunis. Kita lihat ternyata sistem kartel menguasai perekonomian nasional. Ini harus dipecahkan dengan cara apapun," tegasnya.

Menurut Prasetyantoko ada empat hal yang seharusnya ditegakkan kembali dengan benar, yaitu konstitusi ekonomi yang berprioritas pada kesejahteraan, pertumbuhan dengan kemiskinan yang semakin menurun, likuiditas yang mengarah ke sektor riil, dan kondisi demografi bagus yang segera disiapkan untuk tahun 2025-2030.

"Dengan Indonesia yang berada di Asia sebagai pusat pertumbuhan dunia. Kita harusnya sudah menyiapkan pada saatnya nanti pertumbuhan kita benar-benar berkualitas," paparnya seperti dilansir MI Online.

Indonesia Harus Kembali ke Ekonomi Konstitusi

Paradigma perekonomian Indonesia sebaiknya harus diubah kembali sesuai dengan ekonomi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Masalahnya perekonomian Indonesia masih dikuasai berbagai kartel dan masih sangat bergantung pada luar negri.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini dalam Seminar Penutup Simposium Nasional Demokrat di Jakarta, Minggu (30/1) mengatakan bahwa ekonomi nasional harus dibawa kembali kepada ekonomi konstitusi. Hal tersebut harus dituangkan dalam kebijakan perekonomian pemerintah yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

"Politik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus sesuai ekonomi konstitusi, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Dengan sumber daya alam yang kaya, negara harusnya memberikan pekerjaan yang banyak," kata Hendri.

Tentang ketergantungan terhadap luar negri, Hendri menyebutkan ketergantungan terhadap pembiayaan luar negri masih nyata. Selain itu asing juga diberikan ruang yang luas kepada pengelolaan sumber daya asing dan sektor pendidikan.

"Rp1.600 triliun lebih kita utang sama luar negEri. Pilihan kebijakan dengan luar negri sudah terjadi sejak Orde Baru tidak pernah diubah. Contoh perbankan kita 99% boleh dimiliki asing, padahal Malaysia hanya 20%, Australia 50%," ungkap Hendri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia boleh saja dibiarkan membesar asal tidak memperbesar kesenjangan ekonomi. Menurut Hendri, sektor pertanian yang merupakan akar perekonomian harus dibereskan.

Lebih lanjut Hendri mengharapkan pemerintah sebaiknya bisa bersikap proteksionis terhadap globalisasi. Kerja sama yang dilakukan dengan negara lain harus disesuaikan dengan struktur ekonomi nasional. "Bila melakukan kerja sama dengan setiap negara harus mengetahui struktur ekonominya bagaimana," ujarnya.

Rakyat Jadi Korban Pasar Bebas

Rakyat tidak boleh menjadi  korban dalam sistem pasar bebas, apalagi terpinggirkan. Sebab inti penyelenggaraan pemerintah adalah melindungi rakyat.  Pemerintah harus selalu siap dengan kebijakan intervensi, supaya rakyat dapat meraih keuntungan dalam setiap proses perubahan perekonomian.

Demikian  dikatakan Ketua Pembina Forum Intelektual Indonesia Prof  Dr Sri Edy Swasono dalam makalahnya bertajuk Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi yang disampaikan pada Konferensi Guru Besar ke III  yang diselenggarakan Forum Intelektual Indonesia, di Manado, akhir pekan lalu.

"Kita jangan langsung berpuas diri dan berhenti bergerak. Tetapi pemerintah harus terus mengintervensi dengan kebijakan ekonomi kalau ingin rakyat terus bertumbuh. Sebab, bagaimana pun tugas pemerintah ialah melindungi rakyat agar rakyat tidak menjadi korban dari kegiatan ekonomi pasar bebas," tandasnya.

Ia mengingatkan, ekonomi harus terus diintervensi dan diproteksi agar industri dan ekonomi rakyat bukan hanya bertahan, jalan di tempat, tetapi lebih dari itu, ekonomi rakyat terus bertumbuh. Dan bank sebagai agen pembangunan harus terus menerus menyalurkan kredit agar ekonomi rakyat berkembang.

"Jangan sampai terjadi lagi, rakyat tidak bisa mendapatkan  kredit karena alasan ketiadaan agunan, atau karena rakyat miskin, yang kemudian pada akhirnya dana perbankan hanya disalurkan dan dinikmati para pengusaha besar," tegasnya.

Mengapa harus ekonomi rakyat, menurut dia,  karena pemerintah berasal dari rakyat, dan rakyatlah yang membuat ekonomi ini hidup. Ia menunjuk contoh, pada umumnya rakyat yang  bekerja sebagai pekerja-pekerja industri atau pabrik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membeli atau menjadi konsumen bagi barang-barang yang diperdagangkan oleh PKL (pedagang kaki lima).

Sementara itu, pedagang-pedagang PKL yang jumlahnya sangat banyak membeli jualannya dari industri industri yang ada atau membeli dari pengusaha-pengusaha besar. Putarannya, rakyat membeli dari PKL, dan seterusnya. Jika diamati, maka sebenarnya yang membuat perekonomian ini bergerak dan berputar adalah rakyat juga.

Rakyat yang berproduksi dengan menjadi pekerja industri, tetapi rakyat pula yang membeli sebagai konsumen dari PKL-PKL, sementara PKL-PKL membeli jualannya dari industri. "Karena itu sudah sepatutnya, pemerintah membangun kebijakan berbasis melindungi rakyat, dan jangan biarkan rakyat menjadi korban dari pasar bebas. Juga terutama dalam mendesain ekonomi nasional, termasuk di dalamnya ekonomi rakyat, biarlah kita sendiri yang mendesainnya. Jangan serahkan pembuatan desain itu kepada pihak asing," kata doktor ekonomi lulusan Stanford University, Amerika Serikat ini.

Swasono mengingatkan, tidak ada ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan PDB (Produk domestid bruto), lalu kemudian kita berbangga karena PDB kita besar, tetapi rakyat tetap miskin. Tetapi, perlu disadari bahwa setiap hasil atau capaian, termasuk kelebihan yang diperoleh hendaknya diperuntukkan bagi rakyat yang adalah raja atas negeri ini.

"Siapa sebenarnya pasar itu, who are the market? Apakah the Global Financial taycoon, siapakah dia? Yang pasti, kembalikan semua kerja kita kepada rakyat.  Di samping itu, proses pembangunan ekonomi adalah proses humanisasi, bukan dehumanisasi sehingga daulat pasar tidak dibenarkan sama sekali menggusur daulat rakyat,?? katanya. (*/MIOL)

http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/17664/Ekonomi-Indonesia-Dikuasai-Kartel.jp

Surya Paloh: Dorong Pemerintah

Surya Paloh

HUT KE-1 NASDEM

Jakarta, Kompas - Organisasi masyarakat Nasional Demokrat bertekad menjadi kekuatan pendorong pemerintah untuk perbaikan nasib republik, sekaligus menjadi media konsolidasi bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingannya.

”Gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia adalah ikhtiar kolektif untuk kejayaan dan keutuhan suatu bangsa, negara, dan rakyat. Blok kepemimpinan kolektif memperkecil peluang terjadinya disintegrasi atau perpecahan di dalam bangsa ini. Suatu gerakan yang tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang sempit dan sesaat,” ungkap Ketua Umum Pengurus Pusat Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dalam pidato perayaan Hari Ulang Tahun Ke-1 Nasional Demokrat di Jakarta, Selasa (1/2).

Sepanjang satu tahun perjalanannya, kini keanggotaan Nasdem telah menembus angka satu juta. Kemarin, Surya Paloh memberikan kartu tanda anggota secara simbolis kepada Habib Assegaf yang menjadi anggota Nasdem ke-1.057.000. Nasdem telah tersebar di 33 provinsi.

Ketua Panitia HUT Ke-1 Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, ”Pada ulang tahun ke-2 nanti, jumlah anggota diharapkan mencapai 10 juta orang.”

Ferry mengatakan, Nasdem akan segera melengkapi struktur kepengurusan dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

”Kami kembangkan pola keorganisasian ini lewat kehadiran. Nasional Demokrat harus hadir di mana-mana. Kami mendorong pengurus wilayah untuk berkreasi lewat program-programnya. Jadi tidak terpusat di Jakarta, tetapi tersebar di semua wilayah,” katanya.

HUT Ke-1 Nasdem ini dirayakan dengan pesta seni tari dan lagu yang dihadiri oleh para anggota dan undangan. (LOK)

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/02/02460835/surya.paloh.dorong.pemerintah

Larangan Masuk Nasdem Dilatarbelakangi Perbedaan Misi

Abdurizal Bakrie: Ketua DPP Partai Golkar

Manado, KOMENTAR

Keluarnya keputusan Rapimnas Partai Golkar (PG) yang melarang kadernya masuk dalam kepengurusan ormas Nasdem, ditengarai dilatarbelakangi oleh ketakutan bakal terjadinya penggembosan. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh salah satu fungsionaris Partai Golkar Sulut, Sherpa Manembu.

“Sama sekali tidak ada ke-khawatiran di tubuh Golkar dengan kehadiran Nasdem, walaupun mereka kemung-kinan akan menjadi partai po-litik. Karena memang sudah terbukti partai yang dibentuk oleh mereka yang keluar dari Golkar, tidak akan mampu menjadi saingan yang sepa-dan. Jadi keluarnya ultima-tum melalui keputusan Ra-pimnas lebih disebabkan oleh perbedaan mendasar antara Golkar dan Nasdem,” tegas Ke-tua Pemenangan Pemilu Partai Golkar itu saat ditemui ke-marin (31/01).

Manembu yang ditemui usai rapat DPD menambahkan, ka-der Golkar yang membentuk Nasdem adalah mereka yng gagal sewaktu dipercayakan menjadi pengurus. Jadi kalau-pun mereka membuat partai baru, maka bisa dipastikan akan gagal pula.

Sementara Sekretaris Peme-nangan Pemilu Partai Golkar, Tonny Kaunang menjelaskan, perbedaan mendasar antara Golkar dan Nasdem terletak pada misi mencapai tujuan ideologi perjuangan. Keduanya memang mempunyai tujuan yang sama, yakni memper-jungkan masyarakat yang makmur adil dan berdemo-krasi. Namun cara mencapai tujuan tersebut terdapat per-bedaan yang saling berten-tangan. 

“Golkar mencapai tujuan de-ngan masuk dalam supra struktur politik, sedangkan Nasdem lebih menekankan ti-dak masuk pada sistem alias berada di luar. Jadi itulah yang melandasi keluarnya keputu-san Rapim-nas,” ung-kapnya. 

Keputusan Rapimnas, lanjut dia, memang hanya spe-sifik mela-rang keder masuk Nasdem. Hal itu dika-renakan sejarah yang mela-tarbelakanginya, dimana Nas-dem dibentuk oleh sejumlah kader Golkar. “Larangan terse-but lebih ditujukan pada ka-der Golkar yang duduk di legis-latif dan pengurus. Karena mereka dianggap lebih berpo-tensi menyelewengkan per-juangan partai, se-lain ten-tunya su-dah tidak etis,” te-rangnya.

Bagi yang ber-sikeras te-tap berga-bung dengan Nasdem, menu-rut Kaunang, mereka akan diberikan sanksi tegas kendati belum dibuat peraturan orga-nisasi yang mengatur meka-nisme pemberian sanksinya. “Untuk Sulut sendiri belum ditemukan kader Golkar di le-gislatif yang menyeberang ke Nasdem,” paparnya.(vtr)

http://www.hariankomentar.com/lkOtonomi.html