 |
| Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Akbar Tanjung |
SURABAYA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan, mundurnya Sultan Hamengku Buwono X dari Ormas Nasional Demokrat adalah kehendak pribadi, bukan karena intervensi dari Partai Golkar.
"Partai Golkar tidak campur tangan atas keluarnya Sultan dari Ormas Nasional Demokrat. Itu kehendak pribadi," katanya usai menghadiri Pelantikan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (8/7/2011).
Menurut dia, mundurnya Sultan adalah suatu kewajaran dan merupakan keputusan yang sangat tepat. Arah Nasdem yang awalnya hanya organisasi massa akan menjadi Partai politik meskipun belum sah secara hukum. Lagi pula, sudah sejak lama Partai Golkar meminta kepada kadernya yang ada di ormas tersebut untuk berhati-hati karena ormas tersebut akan berubah menjadi parpol.
"Jika Nasdem sudah mendaftar resmi ke Kemenkum dan HAM, Golkar pasti akan menentukan sikap kepada kader-kadernya yang ada di situ, sanksi terberat bisa sampai pemecatan," ujar politisi senior Partai Golkar ini.
Seperti diberitakan, Sultan Hamengku Buwono X menyatakan keluar dari Ormas Nasdem dengan alasan tidak pernah ada kesepakatan bahwa ormas pimpinan Surya Paloh itu akan menjadi partai politik.
Keputusan itu bagi Sultan selaras dengan rancangan UU Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur jika dia ditetapkan sebagai Gubernur DIY, harus bebas dari embel-embel partai politik.
