Sunday, December 12, 2010

KEISTIMEWAAN JOGJA: Nasdem Dukung Penetapan Langsung

Ferry Mursyidan Baldan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, Nasional Demokrat mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta secara langsung. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga DIY dan keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Tapi ini bukan berarti kami mendukung Sultan. Kami mendukung keistimewaan Yogyakarta yang telah berlangsung sejak proses kemerdekaan. Jadi, tidak ada keraguan penetapan adalah yang terbaik," ujar Ferry di sela-sela acara Deklarasi Nasional Demokrat cabang DKI Jakarta di Arena Pekan Raya Jakarta, Minggu (12/12/2010).

Senada dengan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, Ferry juga meminta polemik soal penentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur segera dihentikan. Pada a tersebut, inisiator Nasional Demokrat Sri Sultan Hamengku Buwono X tak hadir. Ferry membantah bahwa Sultan saat ini menghindari media. Dikatakan Ferry, Sultan saat ini tengah mempersiapkan diri untuk hadir pada Sidang Paripurna DPRD DIY pada Senin esok.

Wednesday, December 1, 2010

Perubahan Harus Dimulai dari Diri Kita



Makassar, Nasdem – Perubahan yang diusung oleh Nasional Demokrat haruslah dimulai dari perubahan pribadi-pribadi yang ada di ormas ini. Utamanya, perubahan mindset atau cara berpikirnya. Sebab mindset inilah yang membentuk mental dan karakter seseorang. Ini jugalah yang membentuk mental dan karaktek suatu bangsa.

“Perubahan harus dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita,” kata Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh saat menjadi keynote speaker dalam acara Diskusi Publik bertema Restorasi Patriotisme dan Solidaritas Bangsa yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (1/12), di Hotel Arya Duta Makasar.

Surya menambahkan, tidak salah karenanya, jika para pendiri republik ini mendahulukan pembangunan nation and character building. Sebab hal inilah yang menentukan harkat dan martabat suatu bangsa. Jika tidak terjadi perubahan dalam pola pikir bangsa ini yang terus dirasuki oleh semangat egoistik maka bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang instan.

“Bangsa yang ingin cepat mencapai tujuan tetapi dengan jalan yang tidak benar dan terpuji,” tambah Surya.

Sementara itu Ketua Nasdem Wilayah Sulsel Ilham Arief Sirajuddin dalam sambutan sebelumnya menyatakan bahwa diadakannya diskusi ini adalah untuk kembali memupuk semangat patriotisme dan solidaritas di antara sesama anak bangsa. Ilham prihatin dengan perkembangan kehidupan masyarakat akhir-alkhir ini yang banyak diwarnai dengan perselisihan yang bermula dari masalah yang sepele. “Hanya karena permainan sepak bola jadi bisa berselisih,” katanya.

Selain itu, diskusi ini digelar sebagai rangkaian awal dari acara Rapat Koordinasi Nasdem Se-Sulawesi Selatan. Acara ini bertujuan untuk menyolidkan kepengurusan Nasdem yang ada di wilayah Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, telah dilantik para sukarelawan Badan Rescue Nasdem Sulsel oleh Ketua Umum Surya Paloh. Terbangunnya para sukarelawan ini menggerakkan Nasdem Pusat untuk memberikan bantuan berupa ambulans kepada BR Nasdem Sulsel. (008)

Monday, November 29, 2010

Pemerintah Intervensi Domain Civil Society

Sri Sultan Hamengku Buwono X


Beberapa waktu yang lalu jaringan Q-tv melakukan wawancara dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai Ormas Nasional Demokrat (Nasdem). Isi wawancara itu sangat menarik untuk disimak kembali. 

BaliPeduli menurunkan jawaban-jawaban Sri Sultan berikut ini:
Globalisasi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa survive dalam pertarungan globalisasi ini? Jawabannya adalah Restorasi dengan cara mengolah pola pandang dan pendekatan terhadap pembangunan Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim harus menjadi fokus utama didukung roadmap otonomi daerah yang benar.

Reformasi tidak Perlu lagi
Sebagai salah seorang deklarator Ciganjur (pertemuan empat tokoh nasional yakni Amin Rais, Gus Dur, Megawati, dan Sri Sultan pada tahun 1998 yang memperkuat tuntutan mahasiswa untuk melakukan reformasi, - red), bagi saya reformasi tidak perlu lagi. Sekarang yang diperlukan adalah restorasi. Mengapa saya katakan itu, karena tantangan faktor eksternal internasional sudah berubah dan keadaan dalam negeri juga sudah berubah, sehingga kita memerlukan perubahan paradigma. Perubahan yang kami lakukan adalah bagaimana kita mengubah paradigma kebijakan kontinental menjadi kebijakan maritim, karena negera kita adalah negara maritim dan bukan negara daratan.

Dalam era globalisasi ini, yang menjadi perebutan antarnegara dan antarabenua adalah Lautan Pacific dan Laut Cina Selatan. Semua negara ingin survive di kawasan itu. Indonesia pun hatus bisa survive dan kompetitif mnghadapi kecenderungan globalisasi itu. Untuk itu diperlukan strategi maritim yang kuat. Itu juga berarti bahwa kalau kita berbicara tentang aspek ekonomi maka daerah menjadi kekuatan baru dalam menghadapi tantangan zaman. Kita bertanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran internasional dalam alki Indonesia. Karena dunia akan mengglobal maka lautan Indonesia akan sangat ramai dilewati oleh palayaran internasional, baik Selat Sunda, Selat Lombok, maupun Selat Arafura. Itu sudah menjadi konsensus internasional.

intervensi terhadap civil Society
Dalam konteks seperti itu, untuk survive menghadapi tantangan global, bangsa ini memerlukan dua persyaratan. Pertama, rakyat harus cukup maju atau berpendidikan. Yang kedua, rakyat harus cukup sejahtera dan dibangun oleh pemerintahan yang accountable. Hanya dengan begitu kita memeliki kemungkinan untuk membuka diri secara kompetitif dalam proses globalisasi. Bukan sebaliknya memasang barikade-barikade tinggi karena kita berpikir lokal sehingga kita takut menghadapi proses globalisasi.

Pendidikan sangat penting dalam proses menjadi manusia berkualitas. Tapi apa artinya itu pendidikan dibiayai 20 persen (APBN) kalau kesehatan dan kecukupan pangan tidak menjadi prioritas dalam membangun bangsa ini? Berarti kita juga mencoba mengubah prioritas bahwa ekonomi tidak hanya sekadar sebagai pertumbuhan. Bagi saya, pendidikan, kesehatan, dan kecukupan pangan menjadi proses yang sangat penting dalam ketahanan bangsa ini untuk survive dan maju dalam tantangan globalisasi.

Dengan demikian, manusia Indonesia yang terdidik menjadi modal budaya dalam proses mendesain transformasi agar rakyat Indonesia ini survive menghadapi tantangan perkembangan dan penguasaan Iptek, dan bukan sebaliknya hanya berpikir lokal sehingga pergaulan global dianggap tidak spiritual. Akibat cara berpikir seperti itu kita pun memasang barikade-barikade besar. Jadi yang terbentuk bukannya tumbuhnya civil society karena tantangan global, tapi pemerintah justru mengintervensi domain civil society seperti UU Pornografi.

Meng-engineering Diri
Kita harus survive. Dari manusia budaya kita mempersiapkan diri, meng-engineering diri untuk menguasai teknologi dan komunikasi. Kita semua pengguna komputer, namun masih banyak menggunakan komputer hanya sebagai pengganti masin tik tapi bukan sebagai kekuatan baru dalam berproses mengglobal.
Itu adalah tantangan. Saya paham bahwa untuk berubah dari buta komputer menjadi melek komputer kita harus melewati tahap “komputer hanya sebagai pengganti mesin tik,” tapi bagi saya yang terpenting adalah bagaimana kita meng-engineering diri agar mampu menggunakan peralatan IT untuk membangun komunikasi lintas negara dan lintas benua. Kita juga harus survive dan bukannya menutup diri dalam proses mendunia. Kalau kita tidak siap dengan itu, kita hanya akan menjadi negara konsumen saja.

Kenapa Restorasi?
Mengapa saya juga berharap terjadinya restorasi? Kekayaan laut kita sudah diangkat, tanah-tanah kita sudah digali, hutan kita sudah gundul, tapi rakyat tetap miskin. Berarti perlu adanya perubahan terhadap kebijakan dan perundang-undangan yang tidak menguntungkan negara dan bangsa ini. Fakta yang tidak berubah hingga hari ini adalah bahwa pemerintah tidak bisa memisahkan antara aset negara dan aset pemerintah. Kekayaan republik adalah kekayaan negara dan bukan kekayaan pemerintah. Mestinya, kekayaan negara itu sebesar-besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sangatlah tidak benar jika aset negara harus masuk menjadi aset pemerintah. Aset negara tidak bisa digunakan tanpa proses yang kita pahami secara transparan. Karena bagaimanapun konstitusi kita mengatakan bahwa kekayaan yang ada di bumi republik ini adalah aset negara dan bukan aset pemerintah. Jadi kita harus bisa membedakannya.

Dengan demikian, harapan saya, restorasi menjadi sangat penting dalam mencoba mempersiapkan bangsa ini menjadi sejahtera, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga bisa membangun peradaban bersama. Sebab sejak awal kita sudah sepakat membangun diri menjadi suatu bangsa, meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menghormati, tetap berada dalam kerukunan, kebersamaan, dalam persatuan? Jawabnya jelas. Di dada semua pemimpin dan anak bangsa ini ada Pancasila. Kaki dan tangannya mencengkeram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai strategi integrasi bangsa. Ini sangat penting sifatnya. Ini harga mati. Ideologi Pancasila itu tidak hanya harus kita pegang dan aplikasikan, tapi kita juga harus tunduk pada ideologi itu.

Tulisan diambil dari BaliPeduli edisi V tahun 2010

Sunday, November 14, 2010

Nasdem Dukung Pengesahan RUU Desa

Surya Paloh 


Serang, Nasdem – Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh hari ini (11/11) menyempatkan diri untuk menghadiri aksi ribuan perangkat desa Se-Provinsi Banten di Lapangan Komplek Pemerintahan Kota Serang, Banten. Kedatangan Surya Paloh menyambut undangan yang disampaikan oleh pengurus Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara, sebagai induk organisasi perangkat-perangkat desa se-Indonesia.

Surya menegaskan dukungan moral Nasdem untuk pengesahan RUU Desa yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. "Seharusnya tidak ada yang menolak RUU ini. Karena pembangunan desa itu sangat penting bagi kemajuan bangsa. Kita sayang bangsa ini, karena itu kita pun mendukung RUU Desa!" tegas Surya Paloh.

Dalam aksi tersebut juga terkumpul bantuan dari para perangkat desa se-Banten untuk korban bencana Wasior, Mentawai dan Merapi. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Nasdem untuk disalurkan kepada para korban bencana alam.

Dengan suara bergetar, Surya merasa terharu dengan inisiatif para perangkat desa untuk memberikan sumbangan kepada para korban bencana. "Kita sangat berbesar hati. Di tengah kondisi hidup yang sulit, rekan-rekan perangkat desa masih memiliki solidaritas untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam," tandas Surya Paloh.

Rombongan Pengurus Pusat Nasdem menyertai kehadiran Ketua Umum Nasdem tersebut, diantaranya Sekjen Syamsul Mu'arif, Wakil Sekjen bidang Perekonomian Martin Manurung, dan Wakil Sekjen bidang Kaderisasi Patrice Rio Capella. (008)

Negara Butuh Pusat Kajian Strategi Nasional

Jakarta, Nasdem – Melemahnya semangat persatuan dan kesatuan di tengah republik, serta tertinggalnya Indonesia dalam beberapa hal strategis di kawasan global, disebabkan beberapa faktor. Satu di antaranya adalah tidak adanya pemimpin yang berkarakter. Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian Strategi (PPS) TNI Brigjen Junias L. Tobing saat menemui Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh di Gondangdia, Jakarta (12/11).

Junias mengatakan, maksud kedatangannya di Kantor Pusat Nasional Demokrat adalah meminta kesediaan Surya Paloh untuk menjadi pembicara dalam seminar yang rencananya akan di adakan pada bulan Desember nanti. Tema yang akan diusung dalam seminar nanti adalah “Pusat Kekuatan Strategis Bangsa Indonesia”. Menurut Junias, Indonesia belum memiliki identifikasi terhadap apa yang menjadi pusat kekuatan sebagai sebuah bangsa.

Dipilihnya Surya Paloh untuk seminar ini karena sosoknya cukup pas untuk berbicara mengenai hal ini. Ini terlihat dalam pidato-pidatonya setiap deklarasi Nasional Demokrat di daerah.
“Saya melihat di setiap pidato Bapak, terdapat banyak kesamaan pemikiran tentang negara ternyata,” kata Junias.

Menanggapi hal tersebut Surya mendukung sepenuhnya. Menurutnya sepanjang jiwa dan roh TNI masih kuat menjaga nilai-nilai Pancasila, dia optimis negara ini akan mencapai kedaulatan yang sesungguhnya.

Surya menilai potensi kehancuran bangsa ini sudah diambang. Dengan mudah bisa dilihat beberapa aspek dan pilar kebangsaaan sudah mulai goyah. Untuk itu melalui sebuah kajian strategis mendalam serta berkelanjutan tentang konsep negara, penting untuk segera dilakukan. Pada konteks ini Surya juga mengatakan, Nasional Demokrat dengan slogan “Gerakan Perubahan”-nya, satu ide dengan semangat dari PPS TNI.

“Pusat kekuatan sesungguhnya adalah nasionalisme kebangsaan. Kalau nasionalisme dipinggirkan, itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Dan Nasional Demokrat konsiten dengan nasionalisme karena itu jiwa kami,” tegas Surya.

Untuk itu dia mengajak semua elemen bangsa untuk terlibat aktif dalam pembangunan negeri menuju perubahan, supaya tidak terjebak lagi dalam interaksi kehidupan yang tidak jelas. “ Kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang baik dalam rangka mencapai national and character building,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, mendampingin Surya Paloh, anggota Dewan Pertimbangan Nasdem Prof. Dr. Bachtiar Ali dan Wakil Sekjen Renlitbang Willy Aditya. (008)

Nasdem Sumbang Ambulan untuk RS Aini

Jakarta, Nasdem – Konsistensi Nasional Demokrat dalam berkontribusi terhadap kehidupan sosial terus dilakukan. Satu unit ambulan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan hari ini (12/11) diserahkan oleh Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh kepada Prof Dr. dr Farida Sirlan selaku Direktur Utama RS Mata Aini di aula RS Mata Aini, Kuningan, Jakarta.

Dalam acara tersebut Farida mengatakan, masalah kesehatan tidak semata-mata tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab masyarakat secara umum karena ini sangat bersinggung dengan kemanusiaan. Untuk itu dia sangat berterima kasih atas sumbangsih Nasional Demokrat. Menurutnya, hal ini menunjukkan Nasdem memperhatikan kesehatan masyarakat.

“Kami merasa senang bisa bekerja sama dengan Nasional Demokrat, dan semoga silaturahmi ini bisa terjaga dan berkesinambungan. Karena dengan ini kita bisa meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang menjadi lebih baik,” kata Farida.

Sementara Surya Paloh, setelah secara simbolik menyerahkan ambulan, mengatakan, Nasional Demokrat sesui dengan visi dan misinya ingin senantiasa membangun semangat kebangsaan dan kebersamaan.

“Negeri kita sekarang ini membutuhkan upaya pemahaman seperti ini. Semangat dan jiwa gotong rorong perlu terus ditumbuhkan. Jangan sampai ini terkikis. Nasional Demokrat ingin selalu membangun semangat kegotong royongan semacam ini,” kata Surya.

Menurut Surya, dengan kembalinya semangat solidaritas dari waktu kewaktu akan menjadikan kekuatan bersama yang memberikan spirit yang besar dalam perubahan.

Surya Paloh menyempatkan diri melihat poli-poli kesehatan sebelum meninggalkan lokasi. Dalam kesempatan tersebut Surya Paloh didampingi oleh anggota Dewan Pertimbangan Nasdem Prof. Bachtiar Ali, Jan Darmadi, Wasekjen Renlitbang Willy Aditya, serta Wasekjen Kaderisasi Patrice Rio Capella.Tampak juga bersama rombongan artis senior Christine Hakim. (008)

Relawan Nasdem Diminta Optimalkan Tugas Kemanusiaan

Pontianak - Tim relawan Nasional Demokrat (Nasdem) diminta mengoptimalkan tugas kemanusiaan di kawasan bencana Gunung Merapi. Optimalisasi ini dilakukan karena semakin meningkatnya kegawatdaruratan serta meluasnya daerah bencana.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan hal itu dalam deklarasi dan pembentukan kepengurusan wilayah Nasdem Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu (7/11). "Saya sudah perintahkan agar Tim Rescue Nasional Demokrat mengoptimalkan bantuan dan tugas kemanusiaan di Merapi," kata Surya.

Ia mengatakan salah satu bentuk realisasi terhadap optimalisasi itu, yakni melalui penyiapan sanitasi yang layak dan sehat untuk para pengungsi. Kami akan membangun sebanyak 100 fasilitas MCK (mandi cuci kakus) di lokasi pengungsian," ujarnya.

Berbagai bencana alam yang menimpa Indonesia akhir-akhir ini, mengundang keprihatinan mendalam dari seluruh keluarga besar Nasdem. Karena itu, sesaat sebelum memberikan sambutan pada deklarasi Nasdem di Kalbar, Surya mengajak hadirin mengheningkan cipta dan mendoakan keselamatan para korban bencana alam di Tanah Air.

"Doa dan mengheningkan cipta ini sebagai ekspresi rasa empati mendalam terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang kini ditimpa bencana," ungkapnya.

Menurut Surya bencana alam, seperti tanah longsor di Papua, tsunami di Mentawai dan meletusnya Gunung Merapi menjadi sebuah ujian terhadap rasa kemanusiaan dan persaudaraan sesama anak bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai kejadian tersebut harus disikapi secara rasional. (008)

Sumber: mediaindonesia.com, 7 Nopember 2010

Thursday, October 14, 2010

Aktivis NasDem: Pemerintah Belum Optimal

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini menilai, setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya.

"Pemerintahan belum optimal, hasilnya banyak yang terbengkalai," kata Didik yang juga aktivis Nasional Demokrat di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, berbagai program pemerintah untuk mendorong perekonomian tidak jalan. Program seperti infrastruktur macet. "Jalan-jalan tol yang katanya mau dibangun, tidak ada," katanya.

Selain itu, program untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak juga terhambat. "Berbagai program sulit terlaksana, konversi gas, pembatasan BBM tidak juga jalan. Padahal banyak program subsidi yang membebani," katanya.

Menurut dia, perekonomian Indonesia sangat beruntung dengan faktor-faktor eksternal pemerintah. Faktor eksternal pemerintah telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi. Seperti aliran dana masuk dan masih kuatnya daya beli masyarakat.

Namun demikian, menurut dia, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik, tingkat kesejahteraan di masyarakat bawah justru memburuk.

Hal itu dapat terlihat dari data membengkaknya jumlah tenaga kerja informal dari 64 juta menjadi 68 juta jiwa.

"Ini terjadi peralihan dari mereka yang dulunya bekerja di sektor formal ke informal yang kualitasnya lebih buruk, upahnya lebih rendah, jam kerja rendah, kesejahteraan rendah," katanya.

Ia menambahkan, sektor informal di Indonesia terus membengkak meskipun telah banyak kementerian yang menangani masalah ini.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya berwacana dalam membangun infrastruktur. "Tetapi jelas dan tegas serta tangkas. Jadi jangan hanya bilang mau bangun ini-itu, tapi tidak kerjakan. Mungkin perlu strategi yang lebih baik," katanya.

http://id.news.yahoo.com/antr/20101014/tpl-pengamat-wacana-referendum-soal-diy-cc08abe.html

Thursday, October 7, 2010

Golkar-NasDem Perang Terbuka


Partai Golkar mulai dilanda ketakutan hebat melihat gerak aktivitas Nasional Demokrat (Nasdem) yang dibidani tokoh-tokoh sentral Golkar. Ketakutan itu ditunjukkan Golkar secara terbuka dengan menyatakan ormas pimpinan Surya Paloh itu telah memanfatkan jaringan partainya dalam pergerakan di berbagai daerah.

Ketakutan itu juga dilaporkan karena Golkar mendapat “laporan intelijen” bahwa Nasdem dalam waktu dekat akan mendeklarasikan diri menjadi parpol dengan target suara lima hingga 10 persen. Pengamat melihat laporan ini menjadi titik picu ketakutan dan perang terbuka antara Golkar dan Nasdem saat ini.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R Siti Zuhro, melihat ketakutan Partai Golkar atas keberadaan Nasdem sangat wajar karena banyak kader Golkar, baik petinggi maupun kader di akar rumput, sudah masuk Nasdem.

“Ini ketakutan yang wajar. Sebab, kalau Nasdem  jadi parpol maka dalam Pemilu 2014, Golkar bukan hanya harus berhadapan dan bersaing dengan parpol besar seperti Demokrat dan PDIP. Tapi, basis suara Golkar juga akan tergerus oleh Nasdem, ” ungkap Siti kepada matanews.com

Menurut Siti, keberadaan beberapa tokoh sentral Golkar di Nasdem menjadi pengaruh besar bagi kader Golkar di tingkat akar rumput. “Ini menjadi sumber ketakutan serius Golkar menyongsong 2014.”

Ia juga berpendapat kemungkinan Nasdem menjadi parpol sangat besar bila melihat dari gerak aktivitas dan promosi lewat iklan televisi yang dilakukan secara tanpa henti.

“Dari pola yang ditempuh saat ini, saya punya keyakinan Nasdem akan jadi parpol dalam satu dua tahun mendatang. Jadi wajar jika Golkar resah  gelisah,” sebut Siti Zuhro. (*edy/ham)


NasDem Ancaman untuk Parpol?

Nasional Demokrat terus melakukan roadshow ‘Tour de Java’ meski sempat disindir Presiden SBY. Dikomandoi mantan Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh, digadang-gadang Nasdem akan bermetamorfosa menjadi parpol di Pemilu 2014.  Betulkah Nasdem akan menjadi ancaman bagi parpol?

“Partai politik sebaiknya tidak melihat Nasional Demokrat sebagai sebuah ancaman. Kami terbuka, jadi kami merasa cukup terkejut apabila ada selentingan bahwa terdapat beberapa parpol yang melarang anggotanya masuk ke Nasional Demokrat,” kata Ketua Perempuan, Pemuda dan Mahasiswa Nasional Demokrat Meutya Hafid di Yogyakarta,  Sabtu (7/8/2010).

Menurut dia, sampai saat ini, haluan yang dianut oleh Nasional Demokrat adalah sebagai organisasi masyarakat bukan sebagai sebuah partai politik, sehingga seharusnya tidak perlu merasa takut apalagi terancam.

“Kami masih terus berkonsentrasi untuk membesarkan Nasional Demokrat sebagai sebuah organisasi masyarakat,” lanjut Meutya.

Ia menyatakan, sejak dideklarasikan pada 1 Februari 2010 hingga saat ini yang dilakukan Nasdem adalah pada kegiatan kemasyarakatan, seperti bakti sosial. Dan itu bukan mengarah pada kegiatan politik praktis seperti yang biasa dilakukan oleh partai politik, apalagi untuk menjadi sebuah partai politik terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Namun demikian, kata Metya, pihaknya tidak bisa mengharamkan apabila pada suatu saat nanti organisasi masyarakat tersebut berubah bentuk menjadi sebuah partai politik apabila ada desakan kuat dari masyarakat.

“Nanti akan diputuskan bersama. Semuanya tergantung dari suara masyarakat. Sejauh ini, masyarakat adalah simpatisan Nasional Demokrat,” imbuhnya. (*an/ana)


Agung: Golkar Tidak Panik

Penjelasan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, soal organisasi massa (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) bukan produk Partai Golkar, bukan merupakan bentuk kepanikan partai beringin tersebut.

Penegasan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, menjawab pertanyaan wartawan, Senin (28/6) di Jakarta.

“Penegasan Sekjen Idrus Marham soal Nasdem yang disampaikan beberapa waktu lalu itu sama sekali tidak mencerminkan kekhawatiran partai atas eksistensi ormas tersebut,” ujar Agung.

Menurut Agung, Idrus hanya ingin mengkarifikasi bahwa Nasdem bukan ormas produk Partai Golkar. Berbeda dengan sejumlah ormas lain seperti SOKSI, MKGR ataupun Kosgoro yang memang berafiliasi dengan Partai Golkar.
Penjelasan Idrus tersebut, kata Agung, lantaran banyak fungsionaris Golkar di daerah bertanya-tanya tentang Nasdem, sehingga dipandang perlu adanya penjelasan resmi.

Politisi yang juga mantan Ketua DPR itu mengakui bahwa selama Nasdem masih berwujud sebagai ormas, maka Partai Golkar pun tidak bisa meminta kader-kader Golkar yang ada di Nasdem untuk mundur.

“Tetapi persoalannya Nasdem sendiri telah berulang kali mengisyaratkan akan menjadi partai politik sehingga kalau nantinya memang menjadi parpol atau kompetitor Golkar, maka sebaiknya sedini mungkin secara jantan dideklarasikan sehingga jelas posisi masing-masing,” ujar Agung.

Saat ditanya seberapa banyak kader Golkar yang saat ini juga aktif berkiprah di Nasdem, Agung Laksono mengakui belum memiliki data yang lengkap tentang hal tersebut.

Hal itu dikarenakan Golkar tidak bisa melarang siapapun membuat ormas. “Jadi ini hanya sekedar mengjernihkan saja bahwa Nasdem bukan produk Partai Golkar. Penjelasan ini juga bukan karena kepanikan atau kita kebakaran jenggot,” ujarnya.

Namun jika akhirnya Nasdem benar-benar mewujud menjadi partai politik, menurut Agung, maka saat itu pula kader-kader Golkar yang berada di Nasdem harus keluar dari Golkar. (*an/bo)

Elit ke NasDem, Golkar Ciut

Arbi Sanit

Partai Golkar meradang terhadap eksistensi Nasional Demokrat (Nasdem) karena ormas pimpinan Surya Paloh itu dinilai sudah “mencuri” banyak kader sentral partai beringin. “Golkar meradang karena kehilangan banyak kader kelas satunya,” ungkap Arbi Sanit.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) itu menilai, ketakutan Golkar yang terbaca dari pernyataan-pernyataannya saat ini lebih diakibatkan oleh kehilangan kader elitnya ketimbang karena Nasdem akan menjadi partai politik.

“Golkar sekarang ini sudah kehilangan begitu banyak kaum elitnya karena direkrut dan masuk Nasdem sehingga yang tersisa saat ini hanya kaum elit kelas dua dan kelas tiga. Hal inilah yang membuat Golkar ketakutan dan uring-uringan pada Nasdem,” kata Arbi kepada matanews.com, Jumat (25/6).

Arbi menambahkan, krisis kepemimpinan dalam tubuh Golkar saat ini bisa menyebabkan Golkar kalah bersaing dengan partai-partai besar lain di Pemilu 2014 nanti. Apalagi, sebutnya, elit partai yang hengkang bukan hanya di tingkat nasional tapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia.

“Partai besar seperti Golkar kalau sudah ditinggalkan kaum elitnya akan sangat berbahaya bagi masa depan partai ini. Saran saya kalau mau tetap eksis maka internal Golkar harus dipersolid, agar jangan sampai kader-kader elitnya berpindah ke lain hati,” gambar Arbi.

Ketakutan Golkar yang dibaca publik saat ini adalah ketika para petinggi partai itu secara terbuka menyatakan Nasdem telah memanfatkan jaringan partainya dalam pergerakan di berbagai daerah.

Ketakutan itu juga dilaporkan karena Golkar mendapat “laporan intelijen” bahwa Nasdem dalam waktu dekat akan mendeklarasikan diri menjadi parpol dengan target suara lima hingga 10 persen.  Ada yang menyebutkan Golkar takut basis suaranya tergerus Nasdem. (*edy/ham)

Tanda-tanda mengarah ke parpol

Dia menyebutkan, struktur organisasi yang terdiri dari sejumlah politisi besar, makin memperjelas, bila Nasdem mengincar Pemilu 2014 dengan menjadi parpol.

“Coba lihat, mana ada ormas yang bikin iklan seperti itu. Apalagi namanya kalau bukan mau menjadi parpol,” tandas Arbi.

Bahkan Arbi menilai, ormas yang belum resmi berpindah haluan jadi parpol itu, telah mencolong start jauh sebelum kampanye pemilu 2014 mendatang.

Namun status Nasdem yang hingga kini masih mengaku sebagai ormas menuai banyak protes dari sejumlah partai. Khususnya dari partai-partai yang kadernya direkrut masuk kedalam ormas itu diantaranya dari Partai Golkar dan PDIP.

Kekhawatiran Golkar akan eksistensi Nasdem dinilai Arbi wajar mengingat kuatnya pengaruh kader Golkar yang bergabung ke ormas bentukan Surya Paloh itu.

Arbi menilai, kader-kader Golkar lainnya akan segera menyusul ‘hijrah’ ke Nasdem, apabila ormas tersebut resmi menyatakan dirinya menjadi parpol.

“Sudah pasti (mereka pindah). Kan orang-orang yang di Nasdem itu semuanya berpengaruh kuat,” pungkas Arbi. (*mar/bo)

PDIP Jangan Pecat Kader ke NasDem

PDI Perjuangan

Kiprah organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) cukup membuat Partai Golkar ketar-ketir. PDIP pun diminta jangan memecat kadernya yang bergabung ke Nasdem.

Mantan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, Sriyono, menyatakan partai tersebut tidak perlu melakukan pemecatan terhadap kader yang ikut bergabung dalam Nasdem. Seharusnya partai bangga jika kadernya masuk ormas seperti Nasdem karena bisa diambil sisi positifnya, yakni pendekatan untuk Pemilu 2014.

“Harusnya jika ada kader yang masuk ormas jangan dicurigai, akan tetapi diambil sisi positifnya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang ini.

Ia menegaskan bahwa ada perbedaan antara ormas dan partai politik. Selain itu, selama ini kader PDIP juga banyak yang masuk ormas seperti Pemuda Pancasila dan KNPI.

“Dulu saya masuk dalam Gerakan Pemuda Marhaenisme yang saat itu diketuai Rahmawati Soekarnoputri. Setelah itu Rahmawati masuk parpol, saya tetap menjadi kader PDIP,” ujarnya.

Ia menyatakan juga pernah masuk Persatuan Nasional Indonesia Supeni, namun kemudian yang bersangkutan membentuk Partai Nasional Supeni dan dirinya tetap sebagai kader PDIP.

Oleh karena itu, lanjut Sriyono, partai diharapkan tidak khawatir bagi kadernya yang masuk ormas dan tidak perlu ada pemecatan. “Kalau kader masuk ormas dipecat dari partainya, partai bisa habis,” katanya.

Sriyono mengaku siap bergabung dengan Nasdem yang rencananya di tingkat Jawa Tengah akan diresmikan. “Kalau saya dipakai di Nasdem, saya siap atas seizin dan penugasan dari partai,” kata Sriyono. Diungkapkan dia, pelantikan Nasdem di Jateng direncanakan dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri 1431 Hijriah. (*an/sss)

Thursday, September 30, 2010

Sultan: Mengapa Tidak Referendum Saja

BENNY N JOEWONO/KOMPAS.COM

Sri Sultan Hamengku Buwono X


YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, penetapan atau pemilihan untuk menentukan orang yang berhak mengisi jabatan gubernur adalah hak rakyat sehingga pemerintah pusat perlu mengakomodasinya dalam sebuah kebijakan tertentu, misalnya melalui referendum.

"Jika pemerintah pusat memiliki keberanian, mengapa tidak dilakukan referendum saja karena itu adalah hak rakyat?" kata Gubernu DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Yogyakarta, Selasa (28/9/2010).

Menurut dia, pelaksanaan referendum tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pilihan untuk melakukan penetapan atau pemilihan jabatan gubernur tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY.

Wacana tersebut sudah dibahas oleh DPR RI. Namun, satu dari 10 fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut tidak menyetujui adanya penetapan gubernur dan hingga kini tidak ada lagi pembahasan mengenai hal tersebut.

Namun, saat ditanya apakah Gubernur DIY akan mengusulkan referendum tersebut ke pemerintah pusat, Sri Sultan HB X mengatakan akan melihat situasi dan kondisi terkait pembahasan RUUK DIY tersebut.

"Pembahasan RUUK memang belum selesai. Pemerintah pusat belum mengajukan revisi draf RUUK. Jika ada isu yang mengatakan sudah ada draf baru, itu tidak benar. Karena Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono) belum mengirimkannya lagi ke DPR," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan hak interpelasi ke DPR pada awal Oktober terkait RUUK DIY.

"DPRD Provinsi DIY juga belum bisa bertemu dengan Komisi II DPR sehingga perlu diagendakan lagi. Kami berhak menanyakannya ke DPR," katanya.


Thursday, September 23, 2010

MENJAGA SEMANGAT KEINDONESIAAN

Ferry Mursidan Baldan
Dua kali duduk di DPR, tak membuatnya lupa pada salah satu tugas politisi: Menjaga keutuhan NKRI. Dan, Nasional Demokrat pun mampu meredam konflik.

Pemilihan Umum Legislatif 1997 merupakan pengalaman pertama Ferry Mursidan Baldan sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar untuk masa jabatan 1997-2002. Terpilih dari daerah pemilihan Bandung, Jawa Barat, pria yang kini menjabat Ketua Organisasi dan Keanggotaan Nasional Demokrat, itu ditempatkan di Komisi II membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Hukum, Kepolisian, dan Aparatur Negara, Namun, begitu rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto tumbang pada 21 Mei 1998, di bawah Presiden BJ Habibie, pemilu pun dipercepat.

Toh, pria berdarah Aceh yang akrab disapa Kang Ferry, itu pada pemilu 1999 kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1999–2004. Kali ini karirnya menanjak: menjadi Wakil Ketua Komisi II. Pada masa awal reformasi itulah ia terlibat dalam penyusunan UU yang dinilai banyak pengamat sebagai landasan menuju Indonesia yang demokratis: UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah, UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU Bidang Politik, dan Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik. Dan, untuk dua produk legislasi terakhir itu ia malah menjadi anggota dan Ketua Pansusnya.

Menurut Kang Ferry Organisasi Massa Nasional Demokrat harus menjadi organisasi yang dapat membangkitkan keberanian kadernya untuk mengungkapkan keinginan me re k a , s e r t a me n i n g k a t k a n kepedulian terhadap sesama. Sebab, pria yang pernah bercita-cita menjadi pilot dan diplomat, itu melihat potensi disintegrasi bangsa semakin kuat. Menurut Ferry, hal itu dapat terjadi akibat orientasi kebanyakan partai politik cenderung pada sesuatu yang sifatnya material, sehingga yang terjadi akhirnya hubungan transaksional.

“Padahal ketika kita mengembangkan diri sebagai politisi, mengembangkan partai, yang harus kita jaga adalah semangat ke-Indonesiaan, semangat kebangsaan. Ruang itu harus kita pelihara. Jadi, kalau orang kemudian cenderung pada material, itu pasti merupakan pengabaian,” kata Ferry.

Menurut Ferry, banyaknya konflik mengenai batas daerah hasil pemekaran akibat Otonomi, tidak akan menimbulkan potensi disintegrasi bangsa. “Masalahnya adalah, ketika ada kebijakan otonomi daerah, yang di pusat ternyata masih ingin berkuasa penuh, seperti pada masa sebelumnya,” kata sarjana politik Unpad itu. Artinya, dengan melakukan tindakan tersebut, pemerintah pusat seakan tak mengakui adanya ruang kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya.

Padahal, yang diotonomikan adalah kewenangan untuk mengembangkan kehidupan mereka, bukan kewenangan untuk menyaingi kekuasan pusat.

Dengan kata lain, bila suatu daerah dimekarkan, tentu ada tujuan yang akan diraih. Selain itu, pemekaran juga harus memenuhi syarat sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang. Jadi, jika tidak sesuai dengan UU tersebut, maka pemekaran itu salah. Sebab, akan sangat berbahaya dan fatal jika daerah yang dimekarkan ternyata menjadi semakin miskin dibandingkan ketika masih bergabung dengan daerah induk. “Artinya, itu bukan karena salah undang-undang, tapi karena secara tidak sengaja kita membiarkan terjadinya proses kemunduran kehidupan bagi sebagian masyarakat di daerah otonom baru itu. Juga, bukan hanya karena melanggar undang-undang, melainkan karena sudah ada proses sebelumnya yang mengakibatkan kemiskinan itu,” jelas Ferry.

Mengenai konflik yang timbul akibat pemekaran karena persaingan merebut kepemimpinan daerah hasil pemekaran, Ferry sangat bersyukur karena konflik-konflik itu dapat diredam oleh kehadiran Organisasi Massa Nasional Demokrat. Ia memberikan contoh kasus di Kepuluan Riau (Kepri). Melalui dua tokoh inisiator Nasional Demokrat setempat, pihak-pihak yang awalnya bersaing dalam perebutan kursi pemimpin daerah, bahkan hasilnya digugat, akhirnya bergandengan tangan saat deklarasi Nasional Demokrat. Dan, itu berdampak politis luar biasa bagi para pendukungnya. Begitu melihat kehadiran pemimpin mereka dalam satu panggung, masyarakat pun percaya bahwa ternyata tak ada masalah. “Artinya, melalui Nasional Demokrat, potensi konflik dapat dipadamkan,” kata Ferry. Sumber: majalah AND edisi September 2010