Hary Tanoe: Saya Mundur dari Partai Nasdem

Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoe: Saya Mundur dari Partai Nasdem

Penulis : Sabrina Asril | Senin, 21 Januari 2013 | 15:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Hary Tanoesoedibjo menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Nasdem. Hal itu disampaikannya secara resmi dalam jumpa pers, Senin (21/1/2013), di Jakarta.

"Saya menyatakan mundur dalam kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pakar. Mulai hari ini, saya bukan lagi anggota dari Partai Nasdem. Keputusan ini saya lakukan dengan berat hati," kata Hary. 

Ia menyatakan, sejak bergabung dengan Partai Nasdem pada 9 Oktober 2011, Hary merasa telah melakukan upaya terbaik, baik energi, pikiran, dana, maupun risiko, untuk berpartisipasi membesarkan Partai Nasdem. "Target utamanya lolos verifikasi dan lolos sebagai partai peserta pemilu. Saya merupakan bagian yang ikut meloloskan Nasdem," kata bos MNC Grup ini.

"Keputusan saya ini tidak mengenakkan, tapi pada satu titik saya harus memutuskan ini. Aktivitas politik harus tetap dijalankan. Destiny keterlibatan saya di politik adalah menjadi bagian dari perubahan untuk bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Saya ingin ikut andil secara nyata, langsung. Karena bagaimanapun politik menjadi satu bagian ideologi dan bagian dari masa depan kita," papar Hary.

Perpecahan di tubuh Nasdem mulai merebak ketika beredar kabar adanya faksi di dalam partai itu. Dikabarkan, Surya Paloh yang akan menjadi ketua umum partai itu berseberangan dengan faksi Hary Tanoe. Beberapa waktu lalu, kelompok Surya Paloh memecat Sekjen Garda Pemuda Nasional Demokrat (GPND), Saiful Haq.

http://nasional.kompas.com/read/2013/01/21/15011526/Hary.Tanoe.Saya.Mundur.dari.Partai.Nasdem?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=Perpecahan%20Di%20Partai%20Nasdem

Partai NasDem Pecah?

Nasdem Pecah? Saiful Haq cs Jadi Korban

Gejolak perpecahan di tubuh Partai Nasional Demokrat bukan isapan jempol. Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasional Demokrat (GPND) Saiful Haq dipecat. Pemecatan tertuang dalam surat keputusan 1/SE/DPP-GPND/I/2013, yang dikeluarkan setelah DPP Garda Pemuda Nasional Demokrat menggelar rapat pleno pada Selasa (8/1) kemarin. Pemecatan disebut-sebut dipicu konflik Surya Paloh dengan Hary Tanusoedibjo.

Dalam SK yang sama juga disebutkan, pengunduran diri Rizky Aprilia sebagai Ketua Garda Pemuda DKI Jakarta diterima dan pembekuan kepengurusan Garda Pemuda DKI Jakarta.

Saiful menolak pemecatan sepihak tersebut. Penolakan dia ungkapkan dalam tulisannya berjudul "Memenangkan Hukum dan Akal Sehat: Sebuah Demarkasi (Garis Pemisah) Ideologi-Politik-Organisasi" yang dimuat di situs http://gardapemudanasdem.org. Dalam tulisan yang diupload kemarin itu dia menumpahkan catatannya secara kritis-filosofis atas kepemimpinan Ketum GPND Martin Manurung selama ini.

"Tuduhan-tuduhan dan asumsi yang dijadikan dasar pemberhentian kami tidak didasari oleh fakta, semua hanya berdasarkan 'gosip' yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," ungkapnya.

Menurut Syaiful Haq, dirinya tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi dan hak pembelaan diri terkait tuduhan yang dialamatkan. Padahal, sesuai Peraturan Dasar Pasal 13 klarifikasi dan pembelaan merupakan hak anggota. "Bahkan dalam rapat pleno yang memutuskan keputusan tersebut, kami tidak diundang dan diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi," kesalnya.

Celakanya, sebut dia, dalam Surat Edaran DPP Garda Pemuda No. 001/SE/DPP-GPND/I/2013, tidak disebutkan pasal apa yang telah dilanggar. Mereka hanya dituduh melakukan “insubordinasi.” 

"Sejak kapan “ketundukan” pada seorang Ketua Umum menjadi ukuran bersalah tidaknya seorang kader. Dan sejak kapan seorang Ketua Umum menjadi tuhan yang tidak boleh terbantahkan dalam segala hal? Ini adalah pembungkaman terhadap suara-suara yang berbeda dalam organisasi," tegasnya lagi.

"Apa yang terjadi pada kami, adalah bentuk arogansi kekuasan DPP, dan merupakan pembangkangan aturan organisasi, dan tentu kami menolak keputusan tersebut. Apa yang terjadi pada kami adalah preseden buruk dalam tradisi berorganisasi, aturan organisasi dikesampingkan untuk memenuhi ambisi kekuasaan pihak tertentu.

http://polhukam.rmol.co/read/2013/01/11/93719/Nasdem-Pecah-Saiful-Haq-Cs-Jadi-Korban

January 03, 2013

Surya Paloh

Nasdem Chair Shuts Down Speculation of Rift Between Surya and Hary
Ezra Sihite, SP/Robertus Wardi & Markus Junianto Sihaloho

The National Democratic Party has denied talks of a rift between its two most high-profile officials, following speculation that an ongoing power grab could cripple the party’s ambitious plans for a strong showing in its electoral debut next year.

Patrice Rio Capella, the chairman of the party known as Nasdem, refuted on Wednesday all rumors of a rift between Surya Paloh and Hary Tanoesoedibjo.

“There is no rift. All our members are concentrating on winning the [2014 legislative] election,” Rio said.

Any talk of a split, he added, “is a lie.”

Surya, a former Golkar Party stalwart and owner of Metro TV and the Media Indonesia broadsheet, founded the National Democrat social organization from which the party originated.

Hary serves as chairman of the party’s board of advisers. He was named by Forbes as the 29th richest person in the country last November, thanks in large part to his ownership of the Media Nusantara Citra conglomerate.

Although Hary joined the party on Surya’s invitation several months after it was established, observers say he has now overtaken the co-founder as the dominant force behind Nasdem.

Speculation is mounting that he is seeking to consolidate his power over the party as part of a rivalry with Surya, who has increasingly been replaced by Hary as the public face of the party over the past year.

A source inside the party told the Jakarta Globe that Hary was “slowly but surely” squeezing Surya out.

“Hary seems to want to control Nasdem. We don’t know yet what his target is. Perhaps there’s someone behind him, maybe the Cendana clan,” the source said, referring to the family of the late Suharto.

The source warned that the rift could hurt the party in the 2014 legislative election, the first poll the party will be eligible for since its establishment in 2011, and one in which it is seeking to win 31 percent of votes.

The ruling Democratic Party, which won the most votes in the 2009 poll, managed just 20.8 percent back then.

The Nasdem source said that since Hary joined the party in November 2011, he had appointed his own people to key posts within the organization, making it increasingly difficult for Surya to have a say.

Arya Fernandez, an analyst with the Charta Politika, said last week that the biggest challenge facing the party ahead of the election was to prevent a split between its two figureheads. “If that happens, Nasdem will quickly wilt before it even has the chance to blossom,” he said.

http://www.thejakartaglobe.com/news/nasdem-chair-shuts-down-speculation-of-rift-between-surya-and-hary/564341

Partai NasDem Lolos Verifikasi KPU

Partai NasDem

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 16 partai politik (Parpol) lolos verifikasi administrasi. Sedangkan, 18 partai politik lainnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Dasar dari putusan itu adalah Peraturan KPU no 7 dan 8 tentang penetapan dan tahapan.

"Bagi partai yang lolos akan dilakukan verifikasi faktual. KPU akan diperiksa secara fisik sesuai perundang-undagan. Besok, tim yang beranggotakan 33 orang akan melaksanakannya (verifikasi faktual)," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (28/10/2012).

Berikut adalah parpol yang dinyatakan KPU memenuhi syarat administrasi:

1.    Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2.    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3.    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4.    Partai Bulan Bintang (PBB)
5.    Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6.    Partai Amanat Nasional (PAN)
7.    Partai Golongan Karya (Golkar)
8.    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
10.    Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
11.    Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12.    Partai Demokrat
13.    Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14.    Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15.    Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
16.    Partai Persatuan Nasional (PPN)

Sedangkan, parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh KPU berjumlah 18 parpol. Dengan demikian, kedelapanbelas parpol tersebut dipastikan tidak dapat berlaga di pemilu 2014. Parpol-parpol itu adalah:

1.    Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2.    Partai Kesatuan Demokrasi (PKDI)
3.    Partai Kongres
4.    Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
5.    Partai Karya Republik (Pakar)

6.    Partai Nasional Republik (Nasrep)

7.    Partai Buruh

8.    Partai Damai Sejahtera (PDS)
9.    Partai Republika Nusantara
10.    PNI Marhaenisme
11.    Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP)
12.    Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
13.    Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
14.    Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
15.    Partai Republik
16.    Partai Kedaulatan
17.    Partai Bhineka Indonesia
18.    Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

Golkar dan Nasdem Berpotensi Curi Pemilih Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009 ternyata tak tertarik lagi memilih partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pada Pemilu 2014. Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting, sekitar 20 persen dari pemilih Demokrat dimungkinkan akan berpindah haluan.

Peneliti pada SMRC, Grace Natali, mengatakan, berdasarkan survei terhadap 1.219 pemilih, hanya 8 persen yang menyatakan akan memilih Demokrat. Padahal, dalam Pemilu 2009, partai berlambang segitiga mercy ini meraup 21 persen suara. "Dua puluh persen pemilih Demokrat pada Pemilu 2009 belum memutuskan memilih partai mana," kata Grace, dalam rilis survei Kecenderungan Swing Voter Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2014, Ahad, 14 Oktober 2012.

Survei dilakukan SRMC pada 5-16 September lalu dengan bertatap muka. Satu pewawancara bertugas menangani satu kelurahan atau desa dengan 10 responden. Sampel dipilih dengan metode acak bertingkat. Sedangkan kesalahan margin diperkiran 3 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Grace, jika pemilu dilakukan sekarang, partai yang paling besar mencuri pemilih Demokrat pada Pemilu 2009 adalah Golkar, dengan perkiraan 12 persen. Partai Nasional Demokrat turut mencuri dengan perolehan 8 persen suara, sedangkan Gerindra 7 persen. PDIP juga kecipratan 6 persen pemilih Demokrat.

Larinya pemilih dari Demokrat ini, kata Grace, disebabkan oleh hilangnya kepercayaan publik terhadap janji-janji pemberantasan korupsi yang diusung partai saat pertama didirikan. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan petinggi Demokrat ini dinilai menjadi penyumbang terbesar penurunan suara partai.

Anggota Dewan Pembinan Partai Demokrat, Hayono Isman, mengakui persoalan korupsi telah menggerus sebagain besar pemilih Demokrat. Dia mengatakan partainya kini terus mengupayakan solusi yang pas untuk mengembalikan suara partai. "Kami akan mencari cara yang baik dan juga benar."

Hayono menyadari, maraknya pemberitaan media terhadap kasus yang menyeret petinggi partainya telah menjadi berkah bagi partai lain. Namun dia tak menyalahkan masifnya berita media. "Ini resiko kami sebagai pemenang pemilu. Ini adalah cobaan paling berat setelah dengan susah payah kami bangun partai dan berangkat dari bawah.

 http://www.tempo.co/read/news/2012/10/14/078435627/Golkar-dan-Nasdem-Berpotensi-Curi-Pemilih-Demokrat

Partai NasDem Fokus di Pemilihan Legislatif

Ferry Mursyidan Baldan

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai NasDem terus melakukan proses pemantauan dan   membidik  figur (talent scouting), atau orang-orang yang memiliki potensi untuk dimajukan dalam pemilu legislatif. Partai NasDem ingin fokus pada pemilu legislatif dan tidak ingin terjebak pada wacana pencapresan.

"NasDem menyadari bahwa masih terlalu banyak figur anak bangsa yang memiliki integritas dan kabilitas untuk mengemban tugas negara melalui jabatan-jabatan publik, termasuk menjadi Anggota DPR dan DPRD," kata Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan, Jakarta, Kamis (18/10).

Ferry mengatakan, selama ini ada kesan 'tertutup' dalam proses rekrutmen figur yang dilakukan partai. Ini, lanjutnya, akan menjauhkan kesempatan bagi partai politik dalam mendapatkan figur-figur bagus, berintegritas dan kapabel.

"Untuk itulah, NasDem tidak akan segan-segan untuk menemui, mendatangi ataupun mengajak figur-figur tersebut untuk dapat dicalonkan oleh Partai NasDem," tukas Ferry.

Dalam pandangan NasDem, lanjutnya, partai berkewajiban untuk hadirkan sosok berintegritas dan kapabel. "Untuk itu maka menjadi kewajiban NasDem untuk pro-aktif, dan tidak meminta yang bersangkutan mendatangi kantor-kantor NasDem. Justru NasDem yang akan mendatangi figur-figur tersebut," kata Ferry.

Karena itulah, tambah Ferry, dalam proses rekutmen, Partai NasDem tidak memberlakukan syarat apapun, termasuk meminta uang untuk alasan apapun. "Cukup dengan CV atau riwayat hidup saja," tegasnya.

Ferry mengatakan, jika ada yang terbukti memberlakukan syarat tertentu dalam penjaringan caleg, akan ada sanksi yang akan dikenakan. "Dan yang meminta uang dalam proses pencalegan harus mengembalikan kepada yang bersangkutan," tukasnya.

Ferry mengatakan, Partai NasDem ingin memulai dengan jalan yang benar. "Karena NasDem menyadari bahwa proses rekrutmen oleh partai adalah hulu dari baik atau tidaknya figur yang akan mengisi jabatan yang berpengaruh pada kemajuan negeri ini," katanya.

Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan penjaringan caleg dan lainnya, akan secara ketat diberlakukan sejak awal oleh Partai NasDem."

NasDem menyadari bahwa negeri ini akan dan harus menjadi lebih baik, dan semua ini dilakukan tidak secara sendiri oleh NasDem, tapi juga dengan partisipasi masyarakat luas sebagai pemilik Negeri ini," ujar Ferry.

Atas dasar itu juga, agenda politik Partai NasDem, tetap menyesuaikan dengan tahapan verifikasi yang sedang berlangsung di KPU. "Kita fokus pada agenda prioritas, yakni Pemilu legislatif, dan tidak terbawa pada agenda politik lainnya, seperti membahas Capres," tegas Ferry.(MI/DNI)

Partai Nasdem:

Modal Caleg Rp 5-10 M, di gagas Surya Paloh

Ferry Mursyidan Baldan

Jakarta Partai Nasdem mengungkap penggagas pemberian dana modal Caleg Rp 5-10 miliar. Penggagasnya tak lain adalah mantan anggota Dewan Pertimbangan Golkar, Surya Paloh.

"Berkaitan dengan gagasan untuk mensupport pembiayaan caleg oleh Partai Nasdem, sesungguhnya hal ini berkembang dari gagasan seorang Surya Paloh yang melontarkan kehendak untuk terbebasnya proses politik dari pola transaksional, khususnya dalam hal rekrutmen," kata Ketua Bapilu Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan, kepada detikcom, Selasa (12/6/2012).

Dalam pandangan Surya Paloh, Ferry memaparkan, ada sesuatu yang salah dan keliru dalam proses perekrutan partai politik. Menurut Ferry, Surya Paloh tidak setuju jika partai politik yang diberi kewenangan luar biasa oleh konstitusi dan Undang-undang untuk melakukan rekrutmen dalam mengisi jabatan publik, memberlakukan praktek transaksional, apalagi sampai 'memasang' tarif dalam jumlah tertentu.

"Untuk itulah, diinternal partai berlangsung pembahasan tentang bagaimana Partai Nasdem bisa menghilangkan pola transaksional dalam proses politik. Kondisi ini sebenarnya menjadi tantangan dan agenda semua parpol dan politisi, atau bisa disebut sebagai 'agenda kolektif', yang harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya parpol dan politisi," tutur Ferry.

Ferry menambahkan, dalam perbincangan di internal Partai Nasdem juga muncul semangat dan tekad untuk memulai upaya perbaikan dan pemulihan citra parpol dan politisi yang sedang terpuruk, karena tidak amanahnya para politisi, khususnya dalam hal keuangan negara.

"Karena itulah muncul dalam agenda yang berkaitan dengan agenda politik terdekat, yakni pemilu legislatif khususnya dalam rekrutmen caleg. Dengan sistem kompetisi yang lebih terbuka, maka pemilu legislatif tentu akan terjadi kompetisi tidak saja antar partai, tapi juga antar caleg, bahkan antar caleg dalam satu partai," jelas Ferry.

"Dalam konteks pemilihan yang terbuka itulah muncul gagasan bagaimana Partai NasDem menghadapi potensi konflik antar caleg dari satu partai dalam satu daerah pemilihan. Kondisi tersebut tentu akan berlangsung dalam suasana yang sangat keras, dan memungkinkan para caleg dalam satu partai melakukan upaya yang dalam bahasa umumnya dikenal sebagai 'Jeruk makan Jeruk'," tambahnya.

Dalam kondisi seperti itulah, masih menurut Ferry, partai politik harus tertantang untuk mampu mengontrol calegnya, agar dalam kampanye tidak membiarkan begitu saja 'sesuai mekanisme pasar' yang menyebabkan para caleg membutuhkan dana besar. Kondisi ini akan bertambah kusut, jika untuk menjadi caleg harus mengeluarkan sejumlah dana.

"Karena sesungguhnya, semangat yang lahir dalam internal Partai Nasdem sebagaimana gagasan yang disampaikan oleh Surya Paloh adalah memulihkan kepercayaan pada parpol dan politisi,"tandasnya.

http://news.detik.com/read/2012/06/12/160717/1939371/10/partai-nasdem-modal-caleg-rp-5-10-m-digagas-surya-paloh?9911012