Monday, October 24, 2011

Surya Paloh Harapkan Pemerintah Semakin Kuat



Surya Paloh



Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Demokrat Surya Paloh mengharapkan, pada tiga tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih kuat dan solid. 


"Tiga tahun ini Presiden SBY harus tegas dan tak boleh kompromi agar kepemimpinannya tercatat dalam sejarah," kata Surya Paloh kepada wartawan di Kantor Nasional Demokrat, Jakarta, Senin. 

Menurut dia, kementerian harus digenjot sedemikian rupa agar kinerjanya maksimal, serta Sekretariat Gabungan Parpol pendukung Presiden juga difungsikan untuk membantu pemerintah, terutama dalam menjaga program pemerintah berjalan baik. 

"Negara ini sedang lampu kuning. Saya harap pemerintah harus bangkit, kuat, dan maju. Jangan sampai kalah oleh negara lain. Terlebih, dengan sistem presidensial saat ini, Presiden memiliki kewenangan yang lebih," tuturnya. 

Mantan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar ini berharap, pemerintahan pasca-reshuffle (perombakan) kabinet yang dilakukan Presiden SBY dapat memberikan suasana baru bagi masyarakat. 

"Perjuangan terpenting pemerintah adalah, bagaimana kebijakannya disambut antusias masyarakat. Dan masyarakat memiliki peran positif dan aktif menyukseskan program itu," katanya. 

Presiden SBY juga minta tak kalah oleh kepentingan-kepentingan parpol pendukung pemerintah. Presiden juga diminta untuk mengesampingkan suara pro maupun kontra karena menurutnya hal itu wajar dalam sebuah negara demokrasi. 

"Apalagi Presiden mendapatkan kekuasaannya dengan cara legal. Apabila pemerintah gagal, bangsa lain tak akan mungkin melindungi kepentingan nasional. Jadi, tak usah terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan negara lain," ujar Surya Paloh menegaskan.


http://id.berita.yahoo.com/surya-paloh-harapkan-pemerintah-semakin-kuat-101218000.html

Wednesday, September 7, 2011

Paloh: Saya Tak Butuh Golkar Lagi



JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum sekaligus pendiri ormas masyarakat Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh resmi mundur dari Partai Golkar. Menurutnya, pengunduran dirinya tersebut merupakan langkah antiklimaks terhadap perjuangannya selama 43 tahun di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Golkar, saya yakin, tidak memerlukan saya lagi. Dan, saya juga berpikir kalau saya sudah tidak memerlukan golkar lagi.

 "Saya antiklimaks di Golkar. Karena Golkar, saya yakin, tidak memerlukan saya lagi. Dan, saya juga berpikir kalau saya sudah tidak memerlukan golkar lagi," ujar Paloh saat melakukan konferensi pers di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (7/9/2011).

Meskipun demikian, Paloh mengatakan, pilihan ini bukanlah akhir dari kariernya di dunia politik. Dia meyakini peran politiknya tidak akan berakhir seiring keputusannya keluar dari Golkar.

"Perubahan ini adalah perkara hari ini dan hari depan. Perubahan membutuhkan organisasi politik yang bisa menempa kader dan massa dengan elan pergerakan, memimpin rakyat, serta mengorganisasikan perjuangan untuk menjawab tantangan zaman," tuturnya.

Sebelumnya, Paloh mengatakan, salah satu pertimbangan pengunduran dirinya tersebut karena ia menilai Partai Golkar tidak mampu berinteraksi dengan satu keinginan yang timbul dalam masyarakat. Hal itu, kata Paloh, dapat dilihat dari angka pemilih Partai Golkar pada pemilihan umum, dari 24 persen pada 1999 menurun hingga 14 persen di pemilu terakhir pada 2009.

"Ini merupakan sebuah tren penurunan. Ada apa, apa yang salah? Ada yang kurang dalam Golkar. Tentu wajar apabila ini merupakan sebuah perenungan bagi kader-kader sejati Golkar," papar Paloh.

Paloh memutuskan keluar dari Golkar setelah mendirikan organisasi massa Nasdem. Ia bergabung dengan Golkar sejak Pemilu 1971 ketika masih berusia 19 tahun. Ketika itu, dia dicalonkan menjadi anggota DPRD Kotamadya Medan.

Thursday, September 1, 2011

Paloh: Saya Ambil Sikap dalam Waktu Singkat

Surya Paloh




JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Senior Partai Golkar, Surya Paloh mengungkapkan, dirinya akan segera mengambil keputusan mengenai statusnya di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sampai saat ini ia masih berstatus sebagai kader Golkar dan juga sebagai Ketua Umum sekaligus pendiri organisasi masyarakat Nasional Demokrat (Nasdem). Organisasi yang juga melahirkan partai dengan nama yang sama itu dipertanyakan Partai Golkar.

"Itu (kepastian keanggotaan Golkar) pekerjaan rumah dari Golkar lah. Saya pikir mungkin saya harus ada satu kebijakan, yang segera saya ambil dalam waktu singkat dan saya pikirkan apa yang terbaik. Baik bagi semua dan baik bagi negeri ini," ujar Surya Paloh saat menghadiri open house di kediaman mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (1/8/2011).

Soal perpanjangan batas waktu penetapan status semua anggota Golkar yang masih terdaftar di ormas Nasdem tersebut, Paloh, mengaku tak mengerti mengapa diperpanjang. Ia mengaku memang telah menerima surat deadline dari Sekretariat Partai Golkar.

"Saya enggak memahami itu, mau diperpanjang atau mau tidak diperpanjang. Saya pikir masalah utama bukan masalah deadline anggota organisasi masyarakat Nasional Demokrat di Partai Golkar ya. Permasalahan bangsa ini begitu besar dan kompleks. Saya amat menyayangkan Golkar masih mengurusi urusan-urusan seperti ini," sambungnya.

Ditanya, memilih biru atau kuning. Ia tersenyum. "Kalau memang modelnya begini, saya pikir harus menjadi perhatian secara serius bagi saya. Artinya bisa saja saya tetap di Golkar atau keluar dari Golkar. Kita lihatlah nanti. Dalam waktu singkatlah saya putuskan," tukas Paloh.

Seperti diberitakan, Partai Golkar kembali mengirimkan surat pada para kadernya yang masuk organisasi Nasional Demokrat untuk menentukan pilihan mereka. Tanggal 8 September 2011 menjadi tenggat waktu bagi kader Golkar yang masih mendua. Sebelumnya deadline diberikan pada tanggal 11 Agustus 2011. Namun, hingga kini termasuk Surya Paloh belum menetapkan pilihannya.

http://nasional.kompas.com/read/2011/09/01/1603484/Paloh.Saya.Ambil.Sikap.dalam.Waktu.Singkat

Monday, August 1, 2011

Priyo Ragu Partai Nasdem Lolos Verifikasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dengan sedikit tersenyum, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso ragu partai Nasional Demokrat (Nasdem) bisa lolos verifikasi partai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Lolos tidaknya verifikasi kan belum ketahuan. Tapi syaratnya berat lho," katanya saat ditemui, Senin (1/8).
Dalam revisi UU Pemilu memang sedang dirancang syarat-syarat dalam pemilu dengan tujuan, salah satunya, untuk penyederhanaan partai politik. Misalnya dengan pengadaan aturan mengenai setiap partai memiliki perwakilan di setiap provinsi lengkap dengan kantor dan susunan kepengurusannya.
Ia meyakinkan partai Nasdem yang baru dideklarasikan pekan lalu tidak merisaukan keberadaan Partai Golkar. Bukan hanya persyaratan yang harus diloloskan dari segi adminstrasi tetapi juga keberadaan sosok di dalam partai tersebut.
Terlebih lagi, tokoh-tokoh hebat yang berada dalam bendera Nasdem sudah mundur jauh sebelum deklarasi itu dilakukan. "Kharisma dan ruh politiknya sudah kehilangan. Apalagi pimpinan partainya orang yang tidak kami kenal. Jadi, Golkar tenang-tenang saja," katanya.
Partai Nasdem sudah mendaftarkan diri ke Kemenkumham pada 27 Juli lalu. Nasdem resmi mencalonkan diri sebagai salah satu peserta pemilu 2014. Partai ini dipimpinan oleh Patrice Rio Capella yang yakin bisa lolos verifikasi di Kemenkumham.
Sementara untuk ultimatum yang diberikan Partai Golkar terhadap kadernya yang berada di bawah bendera Nasdem baik ormas ataupun partai, Priyo mengatakan masih menuggu batas waktu itu habis. Tetapi ia mengakui keberadaan kader di ormas Nasdem ikut menyulitkkan. "Ya… cepat atau lambat kan akan ketahuan (memilih Golkar atau Nasdem)," katanya.
Sayangnya, status Surya Paloh sendiri yang masih menjabat ketua umum ormas Nasdem pun tak mau dikomentari banyak. Menurutnya, ada hal yang menarik dari Surya Paloh karena dalam deklarasi partai Nasdem, ia tidak muncul. Tetapi, dalam konferensi pers akhir pekan lalu ia menyatakan diri masih Partai Golkar.
"Positifnya, hati kecilnya masih ingin dengan Partai Golkar. Ini reaksi bawah sadar," katanya. Yang jelas, ia masih menunggu hingga pertengahan Agustus ini untuk melihat sikap politik dari kader Partai Golkar yang masih mendua.

Saturday, July 30, 2011

Ical Senang Surya Paloh Pimpin Partai Nasdem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku bahwa sudah berkali-kali terjadi kader Partai Golkar mengundurkan diri, dan memimpin partai lain.
Politisi yang akrab dipanggil Ical itu, disela-sela acara "Gema Sholawat Simtud Dluror dan Pagelaran Wayang Kulit Pandawa Tunggal Ika Gerakan Pemuda Ansor," di sekretariat GP Ansor, Jalan Kramat Raya nomor 65-5, Jakarta Pusat, Sabtu (30/07/2011), mengatakan bahwa Partai Golkar bersyukur ternyata kawah candradimuka perpolitikan nasional itu berada di partai Golkar.
Ical menjelaskan bahwa Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subijanto, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, kesemuanya adalah mantan kader Golkar.
Ia pun mengaku tidak berkeberatan jika Surya Paloh memimpin Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
"Mereka memimpin partai tentu mereka harus keluar dari Golkar, begitu juga Pak Surya Paloh, kita akan bangga kalau dia memimpin Partai Nasdem," terangnya.
Saat ia diingatkan mengenai pengakuan Surya Paloh beberapa saat lalu yang masih mengaku sebagai kader Golkar, Ical menjawab seharusnya Surya Paloh membela Golkar, bukan Nasdem.
"Kalau Partai Nasdem dibiarkan, dengan bendera yang sama, itu kan lucu juga, alamatnya juga sama, lucu juga," tambahnya.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, bahwa Golkar sudah memberi batas waktu hingga 11 Agustus mendatang, kepada seluruh kader Partai Golkar yang kini berada di Partai Nasdem untuk memilih salah satu partai.

Wednesday, July 27, 2011

Golkar: Data Ulang Bukan karena Nasdem

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar melakukan pendataan ulang para kader intinya. Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, pendataan ulang ini merupakan aktivitas yang digelar Golkar secara berkala dan tidak terkait dengan deklarasi Nasdem sebagai sebuah partai politik pada Selasa (26/7/2011) ini.

Pada pertengahan Agustus mendatang, Priyo berharap daerah sudah menyampaikan laporannya kepada pusat. "Ini adalah langkah-langkah normal yang dalam rentang waktu semesteran memang kami lakukan karena ingin memberlakukan sistem pengaderan yang sistematis dan modern," katanya di Gedung DPR, Selasa.

Pendataan ulang kader inti ini merupakan tahapan yang dilakukan Golkar untuk menerapkan karakterisasi pengaderan, seperti menggerakkan kader desa untuk menjaring kader-kader baru. Menurut Priyo, pendataan kader inti ini diperlukan Golkar sebagai partai kader sekaligus partai massa.
"Jadi, kader harus menginduk kepada Golkar atau ormas-ormas yang secara sah berinduk pada Golkar. Kalau ormas-ormas yang tak berpolitik boleh juga. Kalau ormasnya berpolitik praktis,  saya pastikan harus memilih," ujarnya.

Priyo yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini menegaskan, pendataan ulang kader inti tidak terkait dengan deklarasi Nasional Demokrat sebagai parpol. Menurut dia, Golkar tidak dalam posisi khawatir terhadap deklarasi partai baru tersebut.

Monday, July 11, 2011

Akbar: Golkar Tak Minta Sultan Mundur

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Akbar Tanjung


SURABAYA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan, mundurnya Sultan Hamengku Buwono X dari Ormas Nasional Demokrat adalah kehendak pribadi, bukan karena intervensi dari Partai Golkar.

"Partai Golkar tidak campur tangan atas keluarnya Sultan dari Ormas Nasional Demokrat. Itu kehendak pribadi," katanya usai menghadiri Pelantikan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (8/7/2011).

Menurut dia, mundurnya Sultan adalah suatu kewajaran dan merupakan keputusan yang sangat tepat. Arah Nasdem yang awalnya hanya organisasi massa akan menjadi Partai politik meskipun belum sah secara hukum. Lagi pula, sudah sejak lama Partai Golkar meminta kepada kadernya yang ada di ormas tersebut untuk berhati-hati karena ormas tersebut akan berubah menjadi parpol.

"Jika Nasdem sudah mendaftar resmi ke Kemenkum dan HAM, Golkar pasti akan menentukan sikap kepada kader-kadernya yang ada di situ, sanksi terberat bisa sampai pemecatan," ujar politisi senior Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan, Sultan Hamengku Buwono X menyatakan keluar dari Ormas Nasdem dengan alasan tidak pernah ada kesepakatan bahwa ormas pimpinan Surya Paloh itu akan menjadi partai politik.

Keputusan itu bagi Sultan selaras dengan rancangan UU Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur jika dia ditetapkan sebagai Gubernur DIY, harus bebas dari embel-embel partai politik.